Tantangan Global Berlapis, Bos Pengusaha Beberkan Nasib Mebel RI Kini
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri mebel dan kerajinan nasional menghadapi tekanan yang semakin berat seiring menguatnya standar global, terutama dari pasar Uni Eropa. Penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi salah satu isu utama yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap pola ekspor, tata kelola rantai pasok, hingga daya saing industri berbasis kayu dan serat alam.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, regulasi tersebut membawa dua sisi bagi Indonesia.
"EUDR itu tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena menuntut traceability sampai ke titik asal bahan baku, tapi peluang karena Indonesia relatif lebih siap dibanding banyak negara pesaing," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (29/1/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan, EUDR tidak bisa dilihat hanya sebagai isu legalitas kayu. Regulasi ini membawa konsekuensi baru terkait pengelolaan data, sistem digital, serta biaya kepatuhan yang tidak kecil, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, alhasil Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) juga ikut menjadi tantangan.
"EUDR bukan hanya urusan legalitas kayu, tapi juga data, sistem digital, dan biaya kepatuhan. Prosesnya rumit, memerlukan keahlian, dan berbiaya tinggi. Idealnya kami harapkan pelaku yang sudah punya SVLK bisa comply," kata Sobur.
Namun, tantangan industri ke depan bukan hanya memenuhi aturan, melainkan meningkatkan kualitas dan nilai tambah. Industri dituntut bergerak dari kepatuhan dasar menuju penciptaan nilai berkelanjutan yang lebih tinggi di sepanjang rantai produksi.
"Tantangannya adalah naik kelas. Dari sekadar legal compliance menuju sustainable value creation, mulai dari pengelolaan hutan, efisiensi energi di pabrik, hingga desain produk yang tahan lama dan bernilai tinggi," kata Sobur.
Transformasi menuju industri hijau juga berkaitan erat dengan persoalan pembiayaan dan bahan baku. Menurut Sobur, banyak pelaku industri kecil dan menengah memiliki niat bertransformasi, tetapi terkendala akses green financing dan tata kelola pasokan kayu yang belum stabil.
"Transisi ke industri hijau butuh green financing yang benar-benar hadir dalam bentuk kredit berbunga rendah, tenor panjang, dan berbasis kinerja keberlanjutan. Soal bahan baku, ini bukan soal kayu kurang, tapi soal tata kelola. Kami sudah bermitra dengan Perhutani dan hutan tanaman rakyat, serta tidak menggunakan kayu hutan alam," ujarnya.
Di tengah makin ketatnya standar global, strategi industri di antaranya mampu menjual produk melalui pameran termasuk Trade Expo Indonesia (TEI) serta IFEX 2026. Harapannya dapat membuka dialog soal standar, tren, dan harga, hingga menjadi masuk ke tahap pembelian
"Untuk ekspor, pameran adalah alat diplomasi dagang non-formal yang sangat efektif. Ke depan, pameran harus semakin kuratif, fokus pada kualitas, dan terintegrasi dengan strategi pembiayaan, promosi, serta kebijakan industri. Jika ini berjalan selaras, pameran bisa menjadi pengungkit nyata peningkatan penjualan, bukan hanya seremoni tahunan," kata Sobur.
[Gambas:Video CNBC]