Nusron Lapor Prabowo RI Kehilangan 544 Ribu Ha Sawah: Sudah Darurat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia kehilangan ratusan ribu hektare lahan sawah dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut diungkapkan Nusron dalam rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (28/1/2026) malam.

"Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia yang tahun 2019 sampai tahun 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang. Berubah menjadi kawasan industri, maupun berubah menjadi perumahan, sekitar 554 ribu hektare," kata Nusron.

Di sisi lain, menurut Nusron, Prabowo memiliki Asta Cita untuk mewujudkan swasembada pangan. Sehingga dalam kesempatan itu, dia menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan dan sudah mendapat persetujuan dari Prabowo.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2030, Nusron menjelaskan bahwa lahan sawah yang masuk kategori Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) harus diproteksi secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan. Dalam aturan tersebut, porsi LP2B ditetapkan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Namun faktanya, ketentuan itu belum terpenuhi di banyak daerah.

"Di tingkat RTRW provinsi, LP2B baru sekitar 67,8%, belum mencapai 87%. Bahkan di RTRW kabupaten/kota, angkanya hanya 41%," katanya.

Kondisi tersebut, menurut Nusron, membuat Indonesia berada dalam situasi darurat tata ruang. Sehingga revisi RTRW perlu segera dilakukan demi menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Lebih lanjut sebagai langkah untuk memproteksi sawah, Kementerian ATR/BPN mengambil kebijakan tegas, yaitu bagi daerah yang belum mencantumkan LP2B minimal 87% dalam RTRW, seluruh lahan baku sawah akan dianggap sebagai LP2B. Sehingga tidak boleh dialihfungsikan sampai penetapan dilakukan secara jelas.

"Itu salah satu poin-poin penting yang kami sampaikan kepada bapak presiden karena ini menyangkut kepentingan jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional karena sifatnya sudah darurat," tambahnya.

Selain itu, Nusron mengatakan bahwa persoalan penyusutan sawah terjadi merata di hampir seluruh daerah. Saat ini baru 64 kabupaten/kota yang telah memiliki LP2B di atas 87%, dari LBS. Artinya masih ada 409 daerah yang harus segera merevisi RTRW.