Terungkap! Tetangga RI Pakai "Kapal Hantu" Pasok BBM di Perang Saudara
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah perang saudara yang masih berlangsung, militer Myanmar diduga makin canggih dalam menghindari sanksi internasional untuk memastikan pasokan bahan bakar pesawat tempur tetap mengalir.
Amnesty International menyebut junta militer Myanmar kini meniru pola negara-negara yang dikenal sebagai "penghindar sanksi" seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara, dengan menggunakan kapal-kapal bayangan dan rute pelayaran tersembunyi.
Dalam laporan yang dirilis Senin (26/1/2026), organisasi HAM berbasis di London itu menyatakan analisis terhadap data perdagangan, pelayaran, satelit, dan otoritas pelabuhan menunjukkan bahwa militer Myanmar mengimpor bahan bakar aviasi menggunakan apa yang disebut "kapal hantu". Kapal-kapal ini mematikan sistem pelacakan lokasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) untuk menghindari pendeteksian.
Amnesty mencatat Myanmar mengimpor lebih dari 109.000 ton bahan bakar penerbangan sepanjang 2025. Angka tersebut naik 69% dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi volume tertinggi sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021.
"Lima tahun setelah kudeta, analisis kami menunjukkan bahwa junta Myanmar terus menghindari sanksi dan menemukan cara baru untuk mengimpor bahan bakar pesawat yang digunakan untuk mengebom warga sipil mereka sendiri dengan 2025 menjadi tahun paling mematikan untuk serangan udara sejak pengambilalihan kekuasaan pada 2021," kata Montse Ferrer, Direktur Riset Regional Amnesty International, sebagaimana dikutip The Associated Press.
Bagi kelompok-kelompok penentang pemerintah militer, memutus pasokan bahan bakar aviasi dianggap kunci untuk membatasi kemampuan perang junta, terutama karena serangan udara menjadi salah satu senjata utama yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.
Jumlah pasti korban tewas akibat serangan udara belum dapat dipastikan. Namun, sejak kudeta militer memicu perlawanan nasional, Assistance Association for Political Prisoners, sebuah lembaga pemantau yang mencatat penangkapan politik, serangan, dan korban jiwa, mencatat lebih dari 7.700 warga sipil dilaporkan tewas oleh aparat keamanan negara,
Amnesty menilai berbagai sanksi internasional yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris sejauh ini belum efektif menghentikan serangan udara tersebut. Padahal, sasaran pengeboman umumnya tidak memiliki sistem pertahanan yang memadai.
Selain bahan bakar, operasi militer Myanmar juga didukung oleh pasokan senjata, yang sebagian besar berasal dari Rusia dan China, dua sekutu utama para jenderal yang berkuasa.
Sepak Terjang "Kapal Hantu"
Dalam penyelidikannya, Amnesty menyebut telah mengonfirmasi sedikitnya sembilan pengiriman terpisah bahan bakar aviasi ke Myanmar, yang diangkut oleh empat kapal berbeda antara pertengahan 2024 hingga akhir 2025. Laporan itu juga menemukan perubahan signifikan dalam cara bahan bakar tersebut masuk ke negara itu.
Metode yang digunakan antara lain melibatkan kapal-kapal yang mematikan atau memalsukan sinyal AIS, serta kapal yang berulang kali mengganti nama, bendera, atau kepemilikan. Selain itu, pengisian bahan bakar kerap dilakukan melalui transfer antar kapal di laut terbuka, bukan di pelabuhan atau terminal resmi.
Pemerintah militer Myanmar tidak memberikan tanggapan langsung atas permintaan komentar terkait laporan Amnesty tersebut.
Menurut Amnesty, pola seperti ini bukan hal baru di dunia perdagangan energi. Taktik serupa telah digunakan selama beberapa tahun oleh negara-negara pengekspor minyak seperti Iran dan Venezuela, serta secara luas oleh Rusia setelah menghadapi gelombang sanksi akibat invasinya ke Ukraina pada 2022.
Korea Utara, yang merupakan negara pengimpor minyak, juga dilaporkan menggunakan kapal bayangan yang dikenal sebagai "shadow fleet".
Amnesty mengakui tidak dapat memastikan secara spesifik siapa pemasok atau dari mana asal bahan bakar aviasi tersebut. Namun, organisasi itu menegaskan bahwa pola penghindaran yang teridentifikasi "mencerminkan metode yang umum digunakan oleh kapal tanker yang mengangkut bahan bakar dari Iran yang terkena sanksi".
Sebagai langkah pencegahan, Amnesty menyerukan pelarangan total pengiriman bahan bakar aviasi ke Myanmar, serta penarikan seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan tersebut guna mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut.
Dalam laporan terpisah pada 2022, Amnesty mengungkap bahwa perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dan Thailand pernah menjadi bagian dari rantai pasokan bahan bakar aviasi ke Myanmar.
Organisasi itu juga menyebut bahwa setelah sanksi diberlakukan terhadap sebagian jaringan tersebut, "bahan bakar dibeli dan dijual kembali berkali-kali untuk menyamarkan asalnya. Setidaknya sembilan pengiriman mencapai Myanmar pada 2023 dan awal 2024, banyak di antaranya melalui fasilitas penyimpanan di Vietnam, yang menunjukkan adanya taktik penghindaran sanksi secara sengaja."
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]