Dukungan Publik AS Rontok, Buka Jalan Pemakzulan Trump?
Jakarta, CNBC Indonesia - Tingkat persetujuan publik Amerika Serikat terhadap kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump merosot ke level terendah sejak ia kembali menjabat. Mayoritas warga AS menilai langkah pengetatan imigrasi Trump telah melampaui batas.
Menurut hasil jajak pendapat nasional terbaru Reuters/Ipsos, hanya 39% responden yang menyetujui kinerja Trump di bidang imigrasi, turun dari 41% pada awal bulan ini. Sebaliknya, 53% responden menyatakan tidak setuju.
Padahal, pada Februari lalu, kebijakan imigrasi sempat menjadi salah satu titik kuat Trump dengan tingkat persetujuan 50% dan penolakan 41%.
Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat pengerahan agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) ke sejumlah kota. Survei tersebut juga mengumpulkan respons sebelum dan sesudah insiden penembakan yang menewaskan warga negara AS dalam konfrontasi antara petugas imigrasi dan pengunjuk rasa di Minneapolis.
Hasil jajak pendapat menunjukkan 58% responden menilai agen ICE telah bertindak "terlalu jauh" dalam operasi mereka. Hanya 12% yang menilai tindakan tersebut belum cukup keras, sementara 26% menyebut langkah ICE sudah tepat.
Sekitar sembilan dari sepuluh pemilih Demokrat menyatakan ICE bertindak berlebihan, dibandingkan dua dari sepuluh pemilih Republik dan enam dari sepuluh pemilih independen.
Trump sendiri memenangkan Pilpres 2024 dengan janji melakukan deportasi besar-besaran. Sejak itu, kehadiran petugas imigrasi bertopeng dan berperlengkapan taktis ala militer menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah, memicu gelombang protes.
Dalam salah satu insiden terbaru, seorang perawat berusia 37 tahun, Alex Pretti, tewas ditembak agen imigrasi saat aksi protes di Minneapolis. Pemerintah Trump menuduh Pretti menyerang petugas sebelum ditembak, meski klaim tersebut dipertanyakan oleh rekaman video saksi mata.
Beberapa pekan sebelumnya, agen imigrasi juga menembak mati warga negara AS lain, Renee Good (37), dalam penggerebekan imigrasi di kota yang sama.
Akibat deretan insiden tersebut, tekanan publik ini mulai berdampak ke arena politik. Video bentrokan yang viral memicu kekhawatiran di kalangan legislator Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu November.
Salah satunya, kandidat kuat Partai Republik untuk Gubernur Minnesota, Chris Madel, mengundurkan diri.
"Tindakan keras ini sudah melampaui batas dan membuat pemilu tidak mungkin dimenangkan oleh Partai Republik," ujar Madel dalam pernyataannya.
Trump sempat menyalahkan Partai Demokrat atas kematian akibat penembakan tersebut. Namun, pada Senin (26/1/2026), ia mengambil nada lebih moderat. Trump mengaku "sejalan" dengan Gubernur Minnesota dari Partai Demokrat, Tim Walz. "Kami melakukan percakapan yang sangat baik," kata Trump.
Selain itu, survei Reuters/Ipsos yang sama juga mencatat tingkat persetujuan keseluruhan Trump turun menjadi 38%, menyamai titik terendah masa jabatannya saat ini, dari sebelumnya 41% pada jajak pendapat pertengahan Januari.
Meski demikian, Trump masih dinilai lebih unggul dibandingkan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, dalam isu imigrasi. Sebanyak 37% responden menyatakan Partai Republik memiliki pendekatan yang lebih baik terhadap imigrasi, dibandingkan 32% yang memilih Partai Demokrat. Sisanya menyatakan tidak yakin atau menilai kedua partai sama saja.
Jajak pendapat ini melibatkan 1.139 responden dewasa di AS, dengan margin kesalahan sekitar 3 poin persentase.
Pemakzulan Trump
Adapun indikasi kekhawatiran Trump akan dukungan publik AS terhadap dirinya telah mengemuka dalam komentarnya terkait pemilu sela pada November mendatang.
Trump melontarkan peringatan keras kepada Partai Republik di DPR AS. Ia menegaskan bahwa kegagalan partainya mempertahankan mayoritas di lembaga tersebut bisa berujung pada pemakzulan terhadap dirinya.
Peringatan itu disampaikan Trump saat berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Republik dalam sebuah pertemuan internal atau retreat di Washington D.C. baru-baru ini. Dalam forum tersebut, Trump menekankan betapa krusialnya menjaga kendali atas DPR, di mana Partai Republik saat ini hanya unggul dengan selisih tipis.
"Kalian harus memenangkan pemilu paruh waktu, karena kalau kita tidak menang, itu hanya akan jadi, maksud saya, mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya," kata Trump kepada para legislator. "Saya akan dimakzulkan."
Pernyataan itu menggarisbawahi kekhawatiran Trump terhadap potensi langkah politik dari oposisi jika Partai Republik kehilangan kendali di DPR. Dalam sistem politik Amerika Serikat, DPR memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan terhadap presiden maupun pejabat tinggi lainnya atas dugaan pelanggaran serius.
Menurut konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan presiden atas dugaan "pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan dan pelanggaran berat lainnya". Jika seorang presiden dimakzulkan oleh DPR, ia kemudian akan diadili di Senat. Untuk bisa dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya, diperlukan suara setidaknya dua pertiga anggota Senat.
Pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November mendatang akan menjadi ajang penting bagi keseimbangan kekuasaan di Kongres. Seluruh 435 kursi DPR akan diperebutkan, bersama dengan 33 kursi di Senat.
Anggota DPR dipilih dari daerah pemilihan yang batas wilayahnya ditentukan oleh masing-masing negara bagian berdasarkan jumlah penduduk. Sementara itu, para senator dipilih melalui pemilihan tingkat negara bagian.
Dengan komposisi kekuatan yang dipertaruhkan secara menyeluruh, hasil pemilu paruh waktu ini berpotensi menentukan arah politik nasional, termasuk posisi Trump sendiri dalam menghadapi tekanan politik dari lawan-lawan politiknya di Kongres.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]