Daftar Infrastruktur di Wilayah Banjir Sumatra yang Sudah Diperbaiki

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memaparkan progres besar-besaran penanganan infrastruktur pasca banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah proyek darurat hingga rekonstruksi permanen kini berjalan, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga sistem air minum dan sanitasi.

Di sektor sumber daya air, pemerintah juga menaruh perhatian besar, terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan aktivitas pertanian.

"Daerah irigasi yang terdampak ada 31 kewenangan pusat dan 7 kewenangan daerah. Sampai hari ini sekitar 23% sudah direhabilitasi, dan kami prioritaskan irigasi yang mengarah ke sawah yang sudah mulai tanam," kata Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Sementara untuk bendung dan sungai, pemerintah menggeser fokus dari pembangunan struktur permanen ke normalisasi sungai akibat intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah.

"Bendung nasional yang terdampak ada 13 dan bendung daerah 47. Tapi kami lebih fokus ke sungai karena masih terjadi hujan dan banjir susulan. Progres normalisasi sungai saat ini sekitar 52%," jelasnya.

Ia menargetkan penanganan 77 sungai nasional dan 43 sungai daerah rampung pada Oktober 2026, disusul pembangunan sabo dam dan check dam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga 2028 untuk menahan sedimen dari hulu. Tak hanya sungai, kawasan muara juga menjadi prioritas karena berperan penting dalam pengendalian banjir dan sedimentasi.

"Muara nasional yang terdampak ada 25 dan muara daerah 13. Progresnya sekitar 20% untuk nasional dan 31% untuk daerah, dengan target selesai Oktober 2027," ujar Dudy.

Penanganan muara Sungai Tamiang dibantu oleh Satgas Kuala di bawah Wakil Panglima TNI karena menjadi salah satu wilayah terparah terdampak bencana. Pada sektor air bersih, pemerintah mencatat ada 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang rusak akibat bencana. Sebagian besar kini sudah kembali melayani masyarakat.

"Hampir 70% SPAM sudah kami selesaikan dan kami targetkan semuanya fungsional selambatnya 15 Februari 2026. Untuk permanennya, sampai Agustus 2028," ungkapnya.

Hal serupa juga dilakukan untuk fasilitas sanitasi, termasuk instalasi pengolahan lumpur tinja dan tempat pembuangan akhir (TPA).

"Ada 12 pengolahan lumpur tinja dan 15 TPA yang terdampak. Saat ini 83% sudah tertangani dan ditargetkan fungsional pada 15 Februari 2026," lanjut Dudy.

Sebagai solusi sementara sebelum seluruh SPAM pulih, pemerintah juga membangun sumur bor dalam dan dangkal di berbagai titik.

"Total kami kerjakan 86 sumur bor. Sekitar 15% sumur dalam dan 53% sumur dangkal sudah selesai. Targetnya sebelum Ramadan semua bisa digunakan," katanya.

Di luar infrastruktur utama, Kementerian PU juga melakukan pembersihan lumpur di fasilitas publik seperti pasar, sekolah, madrasah, dan fasilitas kesehatan.

"Dari 171 lokasi yang kami tangani, 120 sudah bisa difungsikan kembali," jelas Dudy.

Sebagai bagian dari pemulihan sosial, pemerintah turut membangun hunian sementara bagi warga terdampak.

"Kami membangun sekitar 1.200 unit hunian sementara yang disebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sesuai arahan BNPB," pungkasnya.