DPR Panggil Menteri PU, Menhub, Hingga Kepala Basarnas, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI memanggil sejumlah kementerian dan lembaga strategis dalam rapat kerja khusus yang menyoroti penanganan bencana alam di Indonesia, terutama yang melanda wilayah Sumatera. Rapat ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, serta Kepala Basarnas dan BMKG.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa fokus rapat kali ini tidak menyentuh isu lain di luar kebencanaan. Ia menyampaikan bahwa pembahasan dipersempit karena terdapat kemungkinan perubahan skema pembiayaan dalam penanganan bencana yang sebelumnya telah disepakati.

"Saya ingin tegaskan dulu yang pertama, rapat hari ini kita fokus pada penanganan bencana yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Sumatera. Karena ada kemungkinan dalam penanganan bencana ini dari sisi pembiayaan akan ada tambah kurang dari apa yang sudah dulu kita sepakati," ujar Lasarus di DPR RI, Selasa (27/1/2025).

Komisi V ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam merespons bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu pada hari ini kita ingin mendengarkan sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mitra kerja Komisi V sesuai tupoksinya masing-masing," kata Lasarus.

Sorotan utama DPR mengarah pada bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu. Berdasarkan data terbaru BNPB, dampak bencana tersebut terbilang sangat serius, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.

"Menurut data BNPB per 27 Januari 2026 pukul 01.00 WIB, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban meninggal sedikitnya 1.200 jiwa," ungkap Lasarus.

Namun DPR juga menilai masih ada persoalan serius terkait kesenjangan antara data kerusakan dan rencana penanganan yang disiapkan pemerintah, khususnya dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

"Total rumah rusak berat mencapai 53.412 unit. Tapi target pembangunan hunian tetap baru 20.057 unit. Artinya ada selisih sekitar 33.355 unit yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar masyarakat tidak resah," tegasnya.

Selisih tersebut berpotensi menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat korban bencana, karena belum ada kejelasan apakah seluruh rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan pembangunan kembali.

Tak hanya itu, DPR juga meminta transparansi dan penjelasan detail mengenai sumber pembiayaan serta penggunaannya, baik saat fase tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Komisi V sebelumnya sudah memberi keleluasaan kepada kementerian untuk mengelola pembiayaan dan melakukan simulasi penggunaan dana karena kondisi darurat. Ini supaya kementerian bisa mengambil langkah cepat karena masyarakat butuh penanganan segera," jelas Lasarus.