Freeport Mau Ajukan Perpanjangan Tambang, Saham FCX Turun Jadi 37%

Jakarta, CNBC Indonesia - Freeport McMoRan (FCX) akan mengurangi porsi saham kepemilikan seiring dengan rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pemerintah Indonesia. Rencananya, pengajuan perpanjangan izin operasi PTFI akan diajukan tahun 2026 ini.

Memang, hal itu sejalan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI yang akan berakhir pada 2041 mendatang. Salah satu syarat yang diberikan pemerintah untuk perpanjangan IUPK PTFI di Papua adalah dengan mendivestasikan saham ke pemerintah.

Saat ini, kepemilikan saham PTFI oleh pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID sebesar 51,23%, sedangkan FCX memegang kepemilikan sebesar 48,77%.

FCX dalam laporan resminya mengungkapkan akan mengurangi porsi kepemilikan sahamnya menjadi sekitar 37%. Artinya, lebih dari 11% saham FCX akan dialihkan kepada pemerintah Indonesia.

"FCX memperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041 dan akan mengalihkan tambahan kepemilikan di PTFI kepada badan usaha milik negara mulai tahun 2042, sehingga kepemilikan FCX setelah 2041 menjadi sekitar 37%," tulis manajemen FCX dalam laporan resminya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Kepemilikan saham PTFI sekitar 49% tersebut masih akan berlaku hingga maa kontrak IUPK PTFI berakhir di 2041. Nantinya, akan ada mekanisme pengalihan saham tambahan atau divestasi kepada pihak Indonesia begitu periode perpanjangan kontrak baru mulai berlaku efektif pada tahun 2042.

Pengajuan perpanjangan masa IUPK tersebut seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan atau smelter terbaru PTFI di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan menilai kepastian perpanjangan kontrak penting untuk menjamin keberlanjutan operasi tambang skala besar di Grasberg, Papua Tengah, yang memiliki kompleksitas tinggi.

"Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kesinambungan operasi berskala besar untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta menyediakan peluang pertumbuhan melalui pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat prospektif," tulis laporan tersebut.

Sejalan dengan rencana perpanjangan, PTFI berkomitmen untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambahan guna mencari cadangan baru yang potensial. Selain itu, perusahaan juga akan menyusun studi untuk pengembangan lanjutan di masa depan serta memperluas cakupan program sosial bagi masyarakat di sekitar area operasi.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri. Pertemuan tersebut salah satunya untuk membahas penyelesaian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% bagi Pemerintah Provinsi Papua.

"Selain beliau Gubernur, juga adalah Ketua Umum Partai Golkar Provinsi Papua Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10%. Ini dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan," kata Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Jumat (23/1/2026).

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto bersama Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan enam Gubernur Papua melakukan pembahasan terkait rencana pelepasan 10% saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan Ketua KEPP - OKP Velix Wanggai sesuai menghadiri acara pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," kata Velix.

Dalam acara itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nantinya rencana divestasi itu akan dilakukan melalui perusahaan yang dibentuk pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri.

"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," katanya.

Nantinya hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.