Armada AS Tiba di Timur Tengah, Iran Bersiap Perang Besar-besaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran bersiap menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan rudal dari Amerika Serikat dan Israel, menyusul pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Para pengamat menilai, kehadiran armada tempur AS itu menandai peningkatan signifikan kesiapan militer Washington untuk melancarkan operasi terhadap Iran.
Sejumlah analis meyakini Amerika Serikat, jika digabungkan dengan kekuatan udara Israel, kini memiliki daya tembak yang cukup untuk melancarkan serangan besar yang dirancang bukan sekadar menghantam sasaran militer, tetapi berpotensi mengguncang bahkan menjatuhkan pemerintahan Iran.
Adapun pemerintah Teheran dituduh secara luas telah menindak brutal gelombang protes dalam negeri dan menewaskan ribuan warga.
Armada laut AS, termasuk beberapa kapal perusak berpeluru kendali, memang belum sepenuhnya menempati posisi final, namun disebut sudah berada dalam jarak serang terhadap Iran. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa serangan lanjutan AS akan memicu kembali gelombang demonstrasi besar-besaran di dalam negeri.
Sebagian warga Iran yang menentang kepemimpinan ulama sejak 1979 juga menolak perubahan pemerintahan yang dipaksakan dari luar.
Sejumlah kekuatan regional, termasuk Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Namun, keberadaan kapal induk AS di Laut Mediterania dinilai membuat Washington tidak memerlukan izin dari banyak pihak ketiga untuk menyerang.
Selama akhir pekan, militer AS juga mengumumkan akan menggelar latihan di kawasan tersebut "untuk menunjukkan kemampuan mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan udara tempur".
Serangan yang dikhawatirkan terjadi kali ini diperkirakan tidak lagi berfokus pada program nuklir Iran yang sejatinya sudah terpukul dalam perang 12 hari pada Juni lalu, melainkan menyasar kepemimpinan politik negara itu.
Tujuannya, menurut sejumlah pengamat, untuk kembali memicu kemarahan publik akibat merosotnya standar hidup. Data resmi terbaru menunjukkan inflasi Iran dalam sebulan terakhir telah mencapai 60 persen.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuduh Amerika Serikat sedang berupaya menghancurkan kohesi sosial Iran sebelum melancarkan serangan militer. Ia menuding Presiden AS Donald Trump sengaja menggambarkan Iran berada dalam kondisi darurat.
Menurutnya, upaya Trump untuk menggambarkan negara ini seolah dalam keadaan darurat itu sendiri merupakan bentuk peperangan.
"Para perusuh merupakan kelompok urban dengan karakteristik mirip teroris. Ketika mereka menyerbu pusat militer dan polisi untuk mendapatkan senjata, itu menunjukkan mereka ingin memicu perang saudara. Kali ini, taktik AS adalah memecah kohesi publik terlebih dahulu, baru kemudian melakukan serangan militer," kata Larijani, dilansir The Guardian, Selasa (27/1/2026).
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah keras laporan yang menyebut utusan khusus AS Steve Witkoff tengah menjalin kontak dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk membahas kemungkinan kesepakatan diplomatik.
Witkoff belakangan diketahui menaikkan tuntutannya, termasuk soal kembalinya inspektur senjata PBB ke Iran, penarikan seluruh stok uranium yang diperkaya tinggi, serta pembatasan program rudal Iran.
Baghaei mengatakan angkatan bersenjata Iran "memantau dengan cermat setiap pergerakan" dan memperingatkan bahwa pengerahan pasukan serta ancaman militer "bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem internasional".
"Jika prinsip-prinsip itu dilanggar, ketidakamanan akan menimpa semua pihak," ujarnya, seraya menambahkan, "kami akan memberikan respons yang menyeluruh dan disesalkan terhadap setiap agresi."
Kepala Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, secara terbuka menyerukan agar Iran tidak kembali ke meja perundingan dengan pihak Barat.
Dua pekan lalu, Trump sempat menahan diri untuk tidak menyerang Iran di tengah memanasnya protes, karena merasa belum mendapatkan opsi yang cukup tegas untuk menyingkirkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei atau rencana militer rinci untuk melindungi Israel dari serangan balasan Iran.
Banyak warga Iran mengaku kecewa terhadap Trump karena dinilai gagal menepati janjinya membantu para demonstran.
Di dalam pemerintahan AS sendiri, perdebatan masih berlangsung apakah Washington harus mendorong perubahan pemerintahan di negara berpenduduk sekitar 90 juta jiwa itu.
Jumlah korban tewas akibat penindasan demonstrasi terus menjadi perdebatan. Lembaga pemantau HAM yang cukup dihormati, Human Rights Activists News Agency, menyebut korban tewas telah mencapai 5.419 orang, dan mereka masih menyelidiki sekitar 17.000 kematian lainnya.
Namun, Pelapor Khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, yang juga profesor di Birkbeck, London, mengatakan dirinya belum bisa memverifikasi angka tersebut. Ia mengeklaim sejumlah keluarga korban diminta membayar tebusan antara US$5.000 hingga US$7.000 untuk mengambil jenazah anggota keluarga mereka, tuduhan yang dibantah pemerintah Iran.
Akses internet di Iran juga dilaporkan dibatasi sejak 8 Januari. Departemen komunikasi menyatakan dunia usaha tidak akan mampu bertahan jika pemadaman layanan berlangsung lebih dari 20 hari.
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan akan merekomendasikan kepada Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi terlarang di kawasan tersebut.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]