Izin Dicabut! 28 Perusahaan Tetap Wajib Tuntaskan Kerugian Lingkungan

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

Senin, 26/01/2026 18:10 WIB

Foto: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan pencabutan izin 28 perusahaan yang melanggar aturan tak menghilangkan kewajiban untuk menuntaskan permasalahan kerugian lingkunganan. Dalam hal ini khususnya kerugian lingkungan yang mengakibatkan bencana di Sumatra.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa entitas bisnis tersebut tetap memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan akibat aktivitas operasionalnya.

Pihaknya pun saat ini telah mencabut Persetujuan Lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar tata lingkungan. Meskipun izin administratif telah dicabut, beban pemulihan dan ganti rugi atas dampak ekologis oleh perusahaan yang melanggar harus diselesaikan.

Baca:

Sulap Sampah Jadi Listrik Cuma Sumbang 13% Pengurangan Sampah di RI

"Dengan dicabut tadi tidak berarti menghindarkan, menghilangkan kewajibannya untuk melakukan upaya pemulihan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya. Jadi tidak kemudian dicabut kemudian dia bisa berhenti, nggak. Ada sanksi hukum yang masih harus diemban oleh mereka," tegas Hanif saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dari total 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Satgas Penataan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Hanif mengatakan pihaknya sedang memproses pencabutan Persetujuan Lingkungan untuk delapan perusahaan.

Tindakan tersebut diambil tidak lain berdasarkan bukti ilmiah dan verifikasi lapangan yang menunjukkan adanya perubahan lanskap, seperti perubahan aliran air permukaan yang memperparah dampak bencana hidrometeorologi.

"Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, PPLH, bilamana telah menimbulkan kerusakan kepadanya juga dapat dikenakan pencabutan persetujuan lingkungan. Sehingga dengan landasan itu, kami cabut, ada 8 izin sebenarnya yang kita sedang akan cabut," ujarnya.

Salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah perusahaan yang sebelumnya telah digugat secara perdata oleh KLH dengan nilai tuntutan mencapai Rp 4,8 triliun.

Hanif memastikan bahwa dalam regulasi terbaru, Persetujuan Lingkungan merupakan syarat dasar dari sebuah usaha, sehingga jika izin dicabut, maka operasional teknis perusahaan otomatis tidak memiliki landasan hukum lagi.

"Bapak Presiden perintahnya sangat tegas. Kita diminta untuk melakukan langkah-langkah tegas, tidak boleh ada kompromi. Di arahan beliau ya kita tegakkan sebisa mungkin berdasarkan regulasi yang ada," tutupnya.

Asal tahu saja, pencabutan izin 28 perusahaan diputuskan dalam Rapat Terbatas, yang dipimpin Presiden melalui virtual bersama kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pada Senin malam (19/1/2026).

28 perusahaan itu terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman Seluas 1.010.592 hektare. Selain itu, ada juga 6 perusahaan yang bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Kendati sudah dicabut izinnya, perusahaan tersebut akan dipaksa untuk menuntaskan semua tanggung jawabnya kepada negara, termasuk pembayaran pajak dan denda pelanggaran.

Daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH):

Aceh - 3 Unit

1. PT. Aceh Nusa Indrapuri

2. PT. Rimba Timur Sentosa

3. PT. Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat - 6 Unit

1. PT. Minas Pagai Lumber

2. PT. Biomass Andalan Energi

3. PT. Bukit Raya Mudisa

4. PT. Dhara Silva Lestari

5. PT. Sukses Jaya Wood

6. PT. Salaki Summa Sejahtera