Kredit Industri Padat Karya Cuma Terserap 2% di 2025, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan realisasi penyaluran kredit untuk industri padat karya pada 2025 jauh lebih rendah dari target plafon yang ditetapkan sebesar Rp 787 miliar. Agus mengungkapkan realisasi penyaluran kredit untuk industri padat karya pada 2025 hanya mencapai Rp 16,45 miliar atau baru tersalurkan 2,09% dari target plafon yang ditetapkan.
"Tahun lalu (2025), penyerapannya masih sangat rendah. Dari platform pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp 787 miliar, hanya terealisasi Rp 16,45 miliar atau 2,09%," kata Agus Gumiwang saat memberikan paparan rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (26/1/2026).
Rendahnya serapan KIPK juga terlihat pada realisasi subsidi bunga. Dari anggaran subsidi bunga pada 2025 yang disiapkan sebesar Rp 4,9 miliar, baru terealisasi Rp 13,67 juta atau setara 0,27%.
Pihaknya menjelaskan rendahnya realisasi penyaluran KIPK ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis dan regulasi di tingkat kelembagaan, yakni belum tuntasnya finalisasi petunjuk pelaksana di internal bank penyalur, belum selesainya perjanjian kerjasama antara bank penyalur dengan lembaga penjamin dan asuransi terkait karena belum ada kesepakatan porsi tarif imbal jasa penjaminan.
"Ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis dan juga kendala kelembagaan di regulasinya," lanjut Agus.
Selain karena adanya kendala teknis dan kendala kelembagaan dalam regulasi, juga masih ada masalah integrasi sistem house-to-house perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), terbatasnya sosialisasi program hingga tingkat cabang, dan belum tersedianya fitur refinancing dalam sistem SIKP.
Namun, pihaknya akan menyelesaikan kendala-kendala tersebut agar penyaluran KIPK di 2026 bisa efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan
"Insyaallah kendala-kendala yang tadi kami laporkan kepada Komisi VII DPR RI, kita sudah bisa selesaikan sebagian besarnya, sehingga nanti program KIPK pada tahun ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," jelasnya.
 Foto: Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Target Program KIPK 2026
Sayangnya, di 2026, plafon KIPK yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dari KIPK 2025 yakni mencapai Rp 549,51 miliar. Penetapan ini didasarkan pada Rencana Target Penyaluran (RTP) dari perbankan dengan mempertimbangkan carry over subsidi bunga tahun 2025.
"Pada 2026, program KIPK mendapatkan platform sebesar Rp 549,51 miliar. Tentu ini menurun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 787 miliar. Tapi, penetapan platform 2026 ini disusun berdasarkan RTP atau Rencana Target Penyaluran yang diajukan oleh bank penyalur dengan mempertimbangkan carry over subsidi bunga pada 2025, serta penambahan buffer sebesar 25% dari total RTP," terangnya.
Agus menambahkan KIPK didesain untuk memperkuat daya saing industri kecil dengan memberikan subsidi bunga 5% per tahun. Skema ini menyasar kredit investasi atau modal kerja dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan jangka waktu hingga 8 tahun.
Pada tahun ini, cakupan sektor penerima diperluas dari 157 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Tak hanya tekstil, pakaian jadi, dan furnitur, kini subsektor baru turut disasar.
"Cakupan sektor diperluas subsektornya, seperti industri pembuat rambut dan bulu mata palsu, kerajinan sekretom atau obat herbal, serta minyak atsiri yang pada dasarnya bersifat pada karya," tutupnya.
(chd/wur)[Gambas:Video CNBC]