Bereskan Suap & Korupsi, Purbaya Kaji Kesejahteraan Pegawai Kemenkeu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengingatkan kepada jajaran pejabat maupun pegawai di Kementerian Keuangan untuk bekerja secara benar sesuai tanggung jawab dan bersih dari tindak pidana korupsi.

Ini ditegaskan oleh Purbaya setelah menemukan kasus korupsi atau suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Teranyar terjadi di KPP Madya Jakarta Utara dengan dugaan kasus suap pejabatnya dan sudah terkena OTT dari KPK.

"Dan saya menyampaikan terus menerus bahwa kepercayaan itu mahal, membangunnya lama," kata Purbaya dalam acara Pelantikan Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).

Untuk mencegah tindak pidana korupsi lebih cepat, Purbaya bahkan mengaku sudah mulai mengakses seluruh akses rekening para pejabat di Kementerian Keuangan, mulai dari eselon 1-3.

Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada lonjakan peningkatan harta kekayaan secara tak wajar atau tidak.

"Jadi jangan anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain, atau orang lain bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah," kata Purbaya.

Kesejahteraan Pegawai & Segitiga Kecurangan

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung masalah kesejahteraan pegawainya. Purbaya mengaku sudah membentuk tim khusus supaya kesejahteraan para pegawai Kementerian Keuangan makin ditingkatkan hingga tak lagi mencari berbagai cara untuk mencari pendapatan di luar hak nya.

"Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan. Kami dan sekjen, dan tim di sini. Supaya Anda bisa tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," tegas Purbaya.

Purbaya menjelaskan konsep Fraud Triangle atau setigita kecurangan di depan pegawai DJP. Teori yang mampu untuk mengenai potensi kecurangan pegawai. Ini bisa sebagai upaya untuk menghindari kasus korupsi. Pertama adalah tekanan.

"Tekanan hidup, tekanan lingkungan, tekanan gaya hidup, kadang tidak kelihatan. Makanya pimpinan harus kenal orangnya, bukan cuma pekerjaannya," ungkap Purbaya

Kedua adalah kesempatan. Oleh sebab itu, Purbaya mengungkap Kemenkeu harus meningkatkan sistem pengawasan sehingga tidak ada lagi celah untuk pegawai bermain curang.

"Kalau pengawasan longgar, SOP bolong, kewenangan tidak dikendalikan. Maka kesempatan muncul, dan kalau kesempatan muncul, sudah itu. Tinggal tunggu niatnya," terangnya.

Ketiga adalah pembenaran. Aspek ketiga ini, menurutnya, yang paling bahaya.

"Cuma sekali, atau sudah biasa, atau kita bilang semua juga begitu. Atau, uang yang dikumpulkan dipakai untuk umroh atau naik haji dengan anggapan Tuhan memaafkan atau memutihkan itu. Itu yang menjadi salah satu yang berbahaya. Seperti bersih, tapi merugikan kita semua," kata Purbaya.

Menurutnya, perilaku seperti itu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus. Pimpinan harus mengetahui tanda-tanda kecurangan agar bisa dihentikan lebih cepat.

"Begitu pembenaran dibiarkan, organisasi pelan-pelan rusak dari dalam. makanya sekali-sekali lagi, pengendalian fraud triangle harus dimulai dari pimpinannya," pungkasnya.