Tak Rela Kanada Deal Dagang dengan China, Trump Ancam Tarif 100%

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Kanada soal potensi kenaikan tarif besar-besaran. Trump menyebut Washington akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap barang-barang Kanada yang masuk ke pasar AS, apabila Ottawa mencapai kesepakatan perdagangan dengan China.

Peringatan itu disampaikan Trump pada Sabtu melalui media sosial Truth Social.

"Jika Kanada membuat kesepakatan dengan China, negara itu akan langsung dikenai tarif 100% terhadap semua barang dan produk Kanada yang masuk ke AS," tulis Trump, dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (25/1/2026).

Trump juga menyinggung kekhawatiran China bakal memanfaatkan Kanada sebagai jalur untuk menghindari tarif yang selama ini diberlakukan AS.

"Jika Gubernur Carney berpikir dia akan menjadikan Kanada sebagai 'Pelabuhan Transit' bagi China untuk mengirim barang dan produk ke Amerika Serikat, dia sangat keliru," ujarnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan persaingan dagang, ketika sejumlah negara mencoba menata ulang strategi perdagangan mereka. Di sisi lain, Kanada sendiri baru-baru ini mengumumkan perkembangan baru terkait relasi dagang dengan China.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada dan China telah mencapai kesepakatan awal untuk menghapus hambatan perdagangan dan menurunkan tarif. Dalam perjanjian sementara tersebut, Beijing memangkas tarif untuk beberapa produk pertanian Kanada, sementara Ottawa meningkatkan kuota impor kendaraan listrik China, dengan menerapkan tarif perlakuan negara paling disukai sebesar 6,1%.

Namun menariknya, peringatan terbaru Trump ini berbeda dengan pernyataan yang ia sampaikan sepekan sebelumnya. Pada 16 Januari, Trump justru menyatakan dukungannya atas langkah Carney menjajaki kesepakatan dengan China.

"Itulah yang seharusnya dia lakukan. Merupakan hal yang baik baginya untuk menandatangani kesepakatan perdagangan. Jika Anda bisa mendapatkan kesepakatan dengan China, Anda harus melakukannya," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, pada Jumat (16/1/2026).

Dari pihak Kanada, Kamar Dagang Kanada menegaskan kesepakatan dengan China bukan ditujukan untuk mengakali pasar AS. Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Kepala Kebijakan Publik Kamar Dagang Kanada, Matthew Holmes, menyatakan fokus perjanjian tersebut adalah kepentingan domestik kedua negara.

"Pemerintah Kanada telah secara transparan menguraikan bahwa perjanjian dengan China pada dasarnya adalah tentang konsumen dan bisnis domestik di Kanada dan China, bukan skema yang ditujukan untuk pasar lain," kata Matthew Holmes.

Ia juga menekankan hubungan Kanada dengan China tidak akan menggantikan hubungan dagang yang selama ini sudah terjalin kuat dengan AS.

"Hubungan yang terstruktur dan stabil dengan China atau negara lain mana pun... tidak akan menggantikan hubungan kita yang sudah mengakar kuat dengan Amerika Serikat yang terus memberikan manfaat luar biasa bagi para pekerja, konsumen, dan daya saing Amerika Utara," tambahnya.

Sementara itu, Gedung Putih dan kantor perdana menteri Kanada belum memberikan respons atas permintaan komentar dari CNBC.

Sebagai catatan, Trump sebelumnya sudah menaikkan tarif barang-barang Kanada menjadi 35% pada Agustus 2025. Meski begitu, sebagian besar ekspor Kanada sebenarnya tidak dikenakan bea masuk berdasarkan Perjanjian Kanada-AS-Meksiko (CUSMA). Namun, sejumlah komoditas tetap terkena tarif AS, termasuk baja, tembaga, dan mobil serta suku cadang mobil tertentu.

Ancaman tarif terbaru ini juga muncul hanya sehari setelah Trump menarik undangan bagi Kanada untuk bergabung dalam "Dewan Perdamaian" miliknya. Keputusan itu disebut terjadi setelah pidato Carney di Forum Ekonomi Dunia di Davos, yang memperingatkan soal pemaksaan ekonomi oleh negara-negara adidaya.

Dalam pidatonya, Carney mengatakan "kekuatan menengah" dunia harus bersatu untuk melawan paksaan dari kekuatan terbesar dunia.

Carney sendiri menyebut pekan lalu ia berniat bergabung dengan dewan tersebut, meski detailnya belum dirumuskan. Negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di dewan itu juga harus membayar biaya sebesar US$1 miliar.