Minyakita Ditargetkan Turun Harga Jelang Ramadan, Amran Warning Keras

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga Minyakita bakal turun pada awal Februari atau sebelum Ramadan 2026. Target penurunan harga ini disampaikan setelah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat resmi diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penurunan harga diupayakan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari, sehingga bisa terasa sebelum masyarakat memasuki masa puasa.

"Ya sebelum puasa ini lah. Akhir Januari atau awal Februari," kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Sebelumnya, Iqbal sempat menjanjikan harga Minyakita akan turun sesuai harga eceran tertinggi (HET) pada Januari 2026. Namun, rencana itu belum tercapai karena harga Minyakita masih berada di atas ketentuan.

Iqbal menjelaskan, salah satu langkah yang didorong Kemendag adalah meminta BUMN Pangan dan Perum Bulog melaporkan penyaluran Minyakita sebesar 35% sesuai Permendag No. 43/2025 setiap tanggal 10. Hanya saja, kebijakan ini belum berjalan penuh karena realisasi penyaluran Minyakita oleh perusahaan pelat merah baru mencapai 14% per 20 Januari.

"Oleh karena itu yang paling fair adalah menerapkan itu secara faktual nantinya di tanggal 26, nanti tuh kita berikan waktu 1 bulan. Walaupun nanti di 10 Februari juga kita akan lihat lagi nih (laporannya)," jelasnya.

Meski begitu, ia menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah produsen Minyakita. Bahkan, produsen yang sudah menjalin kontrak dengan BUMN Pangan disebut siap memenuhi batas minimal penyaluran Minyakita sebesar 35%.

"Saya sih cukup yakin ya (bisa tersalurkan 35%). Sekarang ini harga rata-rata nasional (Minyakita) kan Rp16.800 per liter. Itu stabil tuh harganya di tiga bulan terakhir," ucap dia.

"Nah kita harapkan dengan pengaturan minimal 35% ini bisa menggeret harganya tuh sesuai dengan HET," sambungnya.

Tindak Keras

Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian (Mentan Amran Sulaiman yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan, pengendalian pasokan harus dilakukan lewat langkah nyata di lapangan, termasuk penegakan aturan serta penguatan peran BUMN sebagai pengelola stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Amran mengingatkan pengalaman masa lalu ketika minyak goreng sempat langka di pasaran dan harganya berfluktuasi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak masuk akal mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia.

"Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu tapi kita produsen terbesar dunia. (Jadi) tahun ini ditindak. Aku minta ditindak. Tidak ada himbauan. Tindakan yang ada kalau ingin main-main," beber Amran dalam keterangannya.

Ia menegaskan, penguatan peran BUMN menjadi kunci agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi ketika terjadi kekosongan pasokan di pasar.

"Ini kita bekerja untuk rakyat, untuk produsen, untuk konsumen, untuk pedagang supaya tumbuh bersama. Nah nanti ke depan, kita harus sama-sama menjaga. Jadi ada BUMN lebih mudah untuk intervensi. Setiap ada kekosongan, BUMN yang isi," ujarnya.

Amran menyebut penguatan peran BUMN ini sejalan dengan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan produsen mendistribusikan Minyakita paling sedikit 35% dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).

Ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam porsi DMO yang dikelola BUMN. Jika sebelumnya volume DMO minyak goreng yang masuk ke BUMN relatif kecil, kini pemerintah menyiapkan stok jauh lebih besar untuk memastikan pasokan tetap tersedia.

"Dulu DMO minyak goreng ke BUMN, kecil. Cuma 70 ribu, 60 ribu kiloliter. Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog," jelas Amran.

"Indonesia tidak bisa kekurangan minyak goreng sampai langka, padahal kita mensuplai negara lain. Dunia kita suplai. Kita memberikan pada negara lain. Akhirnya lahir DMO 35 persen untuk BUMN pangan, setara 700 ribu kiloliter," sambungnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22,98 juta ton diekspor ke berbagai negara. Indonesia menguasai pangsa pasar ekspor minyak sawit global sebesar 48,38 persen, disusul Malaysia dengan 32,80 persen.

Amran menegaskan, kebijakan operasi pasar hingga penguatan stok CPP merupakan langkah pemerintah untuk meredam gejolak harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kita operasi pasar itu karena ada rakyat 260 juta menunggu uluran tangan pemerintah, manakala terjadi gejolak harga. Intinya adalah kita ingin menjadi stabilisator, menjadi penengah untuk meredam harga yang bergejolak. Itu tujuan seluruh kebijakan yang kita ambil. Tidak ada tujuan lain," kata Amran.

Saat ini, pengelolaan stok CPP minyak goreng berupa MinyaKita berada di Perum Bulog dan ID FOOD. Penguatan peran BUMN tersebut diharapkan membuat intervensi pasar dapat dilakukan lebih cepat, terutama menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan permintaan.

Adapun stok CPP minyak goreng per 22 Januari 2026 berada di angka 7 ribu kiloliter.

Adapun harga Minyakita sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, harga penjualan Minyakita ditetapkan paling tinggi Rp13.500 per liter di tingkat D1, Rp14.000 per liter di tingkat D2, dan Rp14.500 per liter di tingkat pengecer. Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen berada di angka Rp15.700 per liter.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada pukul 15.40 WIB, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat mencapai Rp17.655 per liter. Harga di Maluku Utara berada di level Rp19.379 per liter, sementara di Aceh mencapai Rp18.460 per liter.