Fakta Dewan Perdamaian ala Trump: Disambut RI-Saudi, Ditolak Prancis

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah menggalang dukungan global untuk membentuk "Dewan Perdamaian", sebuah forum internasional baru yang diklaim bertujuan meredam konflik dunia. Namun, inisiatif ini justru memunculkan garis pemisah yang tegas dengan disambut sejumlah negara Timur Tengah dan Asia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, tetapi ditolak Prancis dan beberapa negara Eropa lain.

Dewan ini menuai sorotan karena ruang lingkupnya yang luas, kepemimpinan Trump tanpa batas waktu, hingga potensi tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berikut fakta-fakta terbaru Dewan Perdamaian Trump, mengutip CNN International, Kamis (22/1/2026).

1. Asal Mula Dibentuknya Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian pertama kali diusulkan Trump sebagai bagian dari fase lanjutan rencana gencatan senjata Gaza yang dimediasi AS pada September 2025. Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza, yang hancur akibat perang Israel selama dua tahun.

Namun, draf piagam yang beredar menunjukkan ambisi lebih besar. Dewan ini disebut sebagai "organisasi internasional" untuk mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola di wilayah konflik global, tanpa lagi menyebut Gaza secara spesifik.

Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, bahkan berpotensi melampaui masa jabatan presiden keduanya.

"Dewan ini dibentuk untuk memastikan perdamaian yang nyata, bukan sekadar resolusi di atas kertas," ujar Trump.

2. Negara yang Mendukung, Ada RI dan Saudi

Sejumlah negara telah menerima undangan AS. Dari Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Mesir, dan Bahrain menyatakan bergabung. Dari Asia, Indonesia dan Vietnam termasuk yang menerima undangan, bersama Pakistan dan Turki.

Dari kawasan lain, Hungaria, Maroko, Kosovo, Argentina, dan Paraguay, serta negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan, juga ikut serta.

Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bergabung, meski keberatan dengan masuknya pejabat Turki dan Qatar dalam struktur dewan.

Trump mengakui adanya figur kontroversial di dalam daftar tersebut. "Saya memiliki beberapa orang yang kontroversial di dalamnya," kata Trump.

3. Ditolak Prancis dan Eropa, China Masih Menimbang

Tidak semua sekutu Barat menyambut baik gagasan ini. Prancis dan Norwegia secara terbuka menolak undangan, dengan alasan mempertanyakan hubungan Dewan Perdamaian dengan PBB.

Sementara China mengkonfirmasi menerima undangan, tetapi belum memutuskan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan negaranya "akan tetap berkomitmen pada sistem internasional dengan PBB sebagai intinya."

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyatakan keberatan. "Sulit membayangkan bersama Rusia di dewan mana pun," ujarnya, seraya menyebut Rusia sebagai musuh dan Belarus sebagai sekutu Moskow.

4. Kontroversi Biaya Iuran dan Kekhawatiran Pelemahan PBB

Dewan Perdamaian Trump menuai kritik tajam terkait struktur dan pendanaannya. Untuk mendapatkan kursi tetap, negara anggota diwajibkan membayar US$1 miliar, setara sekitar Rp16,9 triliun. Dana ini, menurut pejabat AS, akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, namun skema tersebut dinilai rawan konflik kepentingan dan korupsi.

Sementara itu, kekhawatiran semakin besar setelah Trump menyebut dewan ini "mungkin" menggantikan PBB, sebuah pernyataan yang memicu reaksi keras dari kalangan diplomat dan pejabat internasional.

Pejabat kemanusiaan tertinggi PBB sekaligus Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, menepis kekhawatiran tersebut. "Saya dan kolega saya jelas bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan ke mana-mana," katanya.

Dengan dukungan kuat dari negara-negara Timur Tengah dan Asia, namun penolakan dari Prancis dan sebagian Eropa, Dewan Perdamaian Trump kini mencerminkan tarik-menarik pengaruh global antara tatanan lama berbasis PBB dan visi baru yang digagas Washington.