Kupas Tuntas Arah Kebijakan Sektor Energi di 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program pemerintah yang harus tetap terlaksana tahun ini, termasuk program kedaulatan, swasembada energi dan elektrifikasi.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo konsisten menggaungkan Program Swasembada Energi agar Indonesia tidak lagi menggantungkan diri pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi tanah air. Program pencampuran biodiesel hingga bioetanol juga kerap disebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Swasembada energi, setidaknya pada akhir pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengikuti titah Presiden tersebut dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti implementasi pencampuran biodiesel sebesar 40% (B40) pada 2025, mempersiapkan peta jalan (roadmap) untuk penerapan mandatori bioetanol, upaya meningkatkan produksi terangkut (lifting) minyak dan gas bumi, termasuk dengan mendorong sumur tua bisa kembali dikerjakan oleh rakyat, hingga diterbitkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang merupakan RUPTL terhijau sepanjang masa karena mayoritas pembangkit listrik baru yang akan dibangun dalam 10 ke depan berbasis pada energi hijau yang sumbernya tak lain sudah berada di Tanah Air.
Pada tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan program mandatori biodiesel dilanjutkan dengan kadar pencampuran ditingkatkan menjadi sebesar 50% (B50). Tak tanggung-tanggung, lewat program ini Indonesia diperkirakan bahkan surplus BBM Solar dan terbebas dari jeratan impor Solar pada tahun ini. Namun demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi impor minyak mentah dan bensin.
Kementerian ESDM mencatat bahwa produksi minyak dan gas terangkut (lifting) rata-rata sepanjang 2025 sudah mencapai target, yakni mencapai 605,3 ribu barel per hari (bph). Capaian ini tentunya harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Begitu juga dari sisi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
Belum lagi, Presiden juga memerintahkan Menteri ESDM untuk mempercepat elektrifikasi di seluruh desa di Indonesia. Pasalnya, sebanyak 5.700 desa di Tanah Air tercatat masih belum teraliri listrik.
Tak hanya tantangan dalam negeri, kondisi geopolitik dunia saat ini tentunya juga akan memengaruhi kondisi energi di Tanah Air. Terutama, sejak adanya konflik Amerika Serikat dan Venezuela, yang diperkirakan berimbas pada pasokan dan harga energi, terutama minyak ke depannya.
Lantas, di tengah tantangan di dalam dan luar negeri saat ini, bagaimana upaya pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo? Apa saja kebijakan baru yang tengah diproses dan akan dikeluarkan pemerintah, terutama Kementerian ESDM sebagai pemimpin di sektor energi? Dan bagaimana para pelaku usaha menyikapi program pemerintah tersebut? Apa saja yang menjadi perhatian pelaku usaha agar bisa mendukung program energi pada 2026 ini?
Untuk menjawab semua isu tersebut, CNBC Indonesia akan menyelenggarakan acara "Energy Outlook 2026: Exploring Indonesia's Energy Policy: Self-sufficient and Pro-people". Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi regulator seperti Kementerian ESDM, serta pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, hingga analis dan juga anggota Dewan Energi Nasional.
Jangan sampai ketinggalan, pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis!
Â
(rah/rah)[Gambas:Video CNBC]