Prabowo Tambah Anggaran Subsidi Tiket Kereta-Rumah di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, hingga perumahan pada 2026.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi PSO perkeretaapian yang telah termuat dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) senilai Rp 5,86 triliun, naik dari porsi pada 2025 yang sebesar Rp 4,79 triliun.

Sementara itu, untuk Subsidi PSO angkutan laut justru dipangkas sedikit menjadi Rp 2,96 triliun pada 2026, dari yang disiapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 2,97 triliun.

Adapun untuk subsidi perumahan, nilainya ditetapkan menjadi senilai Rp 5,56 triliun dalam BA BUN APBN 2026. Sedikit dari tahun lalu yang disiapkan senilai Rp 5,58 triliun.

Di luar subsidi transportasi dan perumahan itu, Prabowo juga memangkas anggaran subsidi bunga pinjaman daerah pada 2026, menjadi hanya sebesar Rp 22,20 miliar dari tahun lalu yang disiapkan Rp 65,63 miliar.

Khusus untuk subsidi perumahan yang naik, tak mengherankan karena Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya mengkampanyekan pembangunan 3 juta rumah demi menekan angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog perumahan) di Indonesia.

Program3 juta rumah untuk rakyat diberikan lewat berbagai skema. Antara lain, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa maupun kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.

"Total jumlah rumah dapat dukungan APBN 2026 adalah sebanyak 770 ribu rumah," kata Prabowo dalam pidato pengantar Nota Keuangan dalam Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 melalui Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2025).