Mengenal Kepulauan Chagos yang Dilepas Inggris, Bikin Trump Ngamuk

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepulauan Chagos kini menjadi topik hangat geopolitik setelah Inggris sepakat menyerahkan kedaulatannya kepada Mauritius, dalam kesepakatan yang juga menjamin operasi pangkalan militer strategis Diego Garcia untuk Inggris dan Amerika Serikat hingga 99 tahun ke depan.

Berikut fakta-fakta terkait pulau strategis tersebut, seperti dikutip The Guardian, Rabu (21/1/2026).

Lokasi & Sejarah Singkat

Kepulauan Chagos adalah gugusan lebih dari 60 pulau di Samudra Hindia, terletak jauh dari daratan utama, sekitar 1.600 km dari Afrika Timur. Wilayah ini berada di bawah kendali Inggris sejak 1814 setelah Perjanjian Paris, dan resmi menjadi bagian dari Wilayah Samudra Hindia Britania pada 1965 setelah dipisahkan dari Mauritius, yang kemudian merdeka pada 1968.

Namun pemisahan tersebut ternyata tidak lengkap secara hukum: Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2019 menilai proses dekolonisasi Mauritius belum sah, sehingga Inggris "berkewajiban mengakhiri administrasinya atas Chagos secepat mungkin".

Diego Garcia: Pangkalan Militer yang Strategis

Pulau terbesar di gugusan ini, Diego Garcia, menjadi lokasi pangkalan militer penting yang dikelola bersama oleh Inggris dan AS sejak akhir 1960-an. Pangkalan ini memungkinkan proyeksi kekuatan militer di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah serta menjadi titik strategis dalam operasi militer besar seperti Perang Teluk, Afghanistan, dan Irak.

Pemerintah Inggris menegaskan kesepakatan dengan Mauritius "mengamankan pangkalan militer penting ini untuk masa depan", memastikan fasilitas itu tetap beroperasi di bawah kerangka hukum yang lebih kuat.

"Ini akan memperkuat peran kami dalam menjaga keamanan global," kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy.

Kesepakatan dengan Mauritius

Perjanjian yang ditandatangani pada 22 Mei 2025 menetapkan bahwa Mauritius akan memegang kedaulatan penuh atas Chagos, sementara Inggris akan menyewa Diego Garcia selama 99 tahun dengan biaya sewa sekitar 101 juta pound sterling (setara Rp1,8 triliun) per tahun. Keseluruhan nilai akumulatif sewa diperkirakan mencapai sekitar 3,4 miliar pound sterling (setara Rp61 triliun).

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kesepakatan ini perlu untuk menghindari risiko hukum yang bisa melemahkan basis militer jika sengketa berlanjut tanpa penyelesaian. Sementara itu pemerintah Mauritius menyambut baik kedaulatan penuh atas pulau-pulau tersebut setelah puluhan tahun memperjuangkan haknya.

Kontroversi dan Reaksi

Kesepakatan pengembalian Kepulauan Chagos memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh politik. Presiden AS Donald Trump menyebut langkah Inggris sebagai "tindakan yang sangat bodoh", seraya menilai keputusan tersebut berpotensi melemahkan posisi strategis Barat di Samudra Hindia. Kritik itu disampaikan Trump di media sosial, meski sebelumnya ia sempat menyatakan cenderung menyetujui perjanjian tersebut.

Di dalam negeri Inggris, oposisi dari Partai Konservatif juga menyoroti kesepakatan ini. Mereka menyebut pemerintah "menyerahkan wilayah Inggris" dan mempertanyakan biaya besar yang harus dibayar untuk menyewa kembali pangkalan Diego Garcia.

Menteri Pertahanan bayangan James Cartlidge menilai kesepakatan itu membuat Inggris membayar mahal untuk mempertahankan akses atas wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali penuh London.

Sementara itu, di tingkat internasional, sejumlah badan PBB dan kelompok hak asasi manusia kembali menyoroti nasib warga Chagossian yang dipindahkan secara paksa pada era 1960-an dan 1970-an. Mereka mendesak agar kesepakatan Inggris-Mauritius tidak hanya berfokus pada kepentingan militer dan hukum internasional, tetapi juga memastikan hak, kompensasi, dan kemungkinan pemulangan komunitas asli Kepulauan Chagos.

Warisan dan Dampaknya

Selain implikasi strategis, sejarah Chagos juga mencerminkan salah satu episode paling kontroversial dari kolonialisme modern, terutama terkait pengusiran paksa penduduk asli untuk pembangunan pangkalan militer, yang disebut oleh sejumlah aktivis sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun kini berada di bawah kedaulatan Mauritius, pangkalan Diego Garcia tetap menjadi komponen krusial dalam strategi pertahanan Barat, khususnya bagi Inggris dan AS di tengah persaingan kekuatan global di kawasan Indo-Pasifik.