Breaking! Netanyahu Sepakat Gabung "PBB Baru" Urus Gaza Bentukan Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meskipun sebelumnya kantornya sempat melontarkan kritik terhadap susunan komite eksekutif badan tersebut yang mencakup Turki, negara yang dianggap sebagai rival regional Israel.

Dalam pernyataan resmi pada Rabu (21/1/2026), kantor Netanyahu menyebutkan bahwa ia telah menerima undangan dari Trump untuk menjadi bagian dari inisiatif internasional tersebut. Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya pihak Netanyahu mempertanyakan komposisi kepemimpinan awal Dewan Perdamaian, khususnya karena kehadiran Turki di dalam struktur komite.

Dewan Keamanan yang dipimpin Trump awalnya digagas sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Namun, ambisi pemerintahan Trump kemudian berkembang jauh lebih besar.

Konsep awal tersebut berubah menjadi forum internasional yang lebih luas, dengan Trump mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan bahkan memberi sinyal bahwa badan ini akan berperan dalam memediasi konflik global, menyerupai fungsi Dewan Keamanan PBB versi baru.

Rincian lebih lanjut mengenai Dewan Keamanan dijadwalkan akan diumumkan saat Trump menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis. Di forum tersebut, Trump akan ikut dalam acara pengumuman resmi mengenai pembentukan dan arah kerja badan tersebut.

Piagam resmi Dewan Keamanan hingga kini belum dipublikasikan. Namun, draf dokumen yang diperoleh The Associated Press menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan akan terkonsentrasi di tangan Trump sendiri. Dalam draf itu juga disebutkan bahwa kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS akan menjamin keanggotaan permanen dalam badan tersebut.

Sejauh ini, setidaknya delapan negara telah menyatakan persetujuan untuk bergabung, yaitu Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarus.

Selain itu, surat undangan dari Trump juga telah dikirimkan kepada Presiden Paraguay Santiago Peña, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di saat yang sama, Rusia, Israel, India, Slovenia, Thailand, China serta badan eksekutif Uni Eropa menyatakan telah menerima undangan serupa.

Kremlin menyebut pihaknya kini sedang mempelajari lebih lanjut detail inisiatif tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan mencari kejelasan mengenai berbagai aspek dari Dwwa melalui komunikasi dengan Amerika Serikat.

"Kami sedang mempelajari detailnya dan akan mencari kejelasan mengenai semua nuansa dalam kontak dengan pihak AS," ujar Peskov.

Trump sebelumnya juga mengonfirmasi pada Senin malam bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk bergabung.

Hingga kini, belum jelas berapa banyak atau siapa saja pemimpin dunia lain yang akan diundang dalam waktu dekat.

Susunan anggota komite eksekutif mencakup sejumlah tokoh penting dari Amerika Serikat dan dunia internasional, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan dewan lain yang disebut Dewan Eksekutif Gaza. Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata, dewan ini akan bertanggung jawab melaksanakan fase kedua perjanjian yang dinilai paling sulit.

Tahap tersebut mencakup pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat perang.

Nickolay Mladenov, mantan politisi Bulgaria sekaligus mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, ditunjuk sebagai perwakilan dewan tersebut yang akan mengawasi operasional sehari-hari.

Anggota lainnya termasuk Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad selaku direktur Badan Intelijen Umum Mesir, menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, pengusaha Israel Yakir Gabay, serta Sigrid Kaag, mantan wakil perdana menteri Belanda yang dikenal sebagai pakar Timur Tengah.

Selain itu, dewan tersebut juga akan mengawasi komite baru yang terdiri dari para teknokrat Palestina. Komite ini akan menjalankan pemerintahan sehari-hari di Gaza dalam masa transisi pascaperang.