Trump Patok Iuran Rp16,9 Triliun untuk Anggota Dewan Perdamaian Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan mengusulkan agar negara-negara membayar hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun untuk tetap menjadi anggota "Dewan Perdamaian" terkait Gaza. Informasi ini dilaporkan Bloomberg, mengutip draf piagam internal.

Menurut laporan tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian. Setiap negara anggota disebut akan menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan ketua dewan.

Namun, Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya menyesatkan. Pemerintahan Trump menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran untuk bergabung dalam dewan itu.

"Tidak ada biaya keanggotaan minimum untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Gedung Putih dalam pernyataan di platform X, dikutip Senin (19/1/2026). "Inisiatif ini hanya menawarkan keanggotaan tetap kepada negara-negara mitra yang menunjukkan komitmen mendalam terhadap perdamaian, keamanan, dan kemakmuran."

Departemen Luar Negeri AS juga tidak mengkonfirmasi adanya angka US$1 miliar tersebut. Menanggapi pertanyaan Reuters, juru bicara Deplu AS hanya merujuk pada unggahan media sosial Trump dan utusan khususnya, Steve Witkoff, yang tidak menyebutkan besaran dana keanggotaan.

Struktur Dewan Gaza Versi Trump

Gedung Putih menjelaskan Dewan Perdamaian akan berperan dalam tata kelola dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Dewan utama akan diketuai langsung oleh Trump dan fokus pada pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, serta mobilisasi pendanaan skala besar.

Sejumlah tokoh internasional dikonfirmasi terlibat, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner (menantu Trump), mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder AS Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Robert Gabriel dari Dewan Keamanan Nasional AS.

Selain itu, dibentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang akan diisi teknokrat Palestina guna mengawasi pemulihan layanan publik dan stabilisasi kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina.

Tokoh Global Masuk Daftar Undangan

Melansir AFP, Pemerintahan Trump juga menyiapkan Dewan Eksekutif Gaza dengan peran lebih bersifat penasihat. Anggotanya mencakup Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, koordinator kemanusiaan PBB Sigrid Kaag, serta sejumlah pejabat dari Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel.

Sejumlah pemimpin dunia mengaku telah diundang untuk bergabung, termasuk Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Raja Yordania Abdullah II, hingga Presiden Argentina Javier Milei.

Meski menuai kontroversi, Gedung Putih menegaskan Dewan Perdamaian ini dimaksudkan sebagai forum strategis untuk mendorong stabilitas dan rekonstruksi Gaza, bukan sebagai skema berbayar bagi negara-negara anggotanya.