China Mendadak Bangun 'Hong Kong' Baru di Dekat RI Bernilai Rp 1.760 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China secara resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus bernilai US$ 113 miliar (setara Rp 1.760 triliun) sebagai eksperimen perdagangan bebas terbesarnya. Proyek ambisius bertajuk Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP) ini diluncurkan pada 18 Desember 2024 dengan memisahkan operasional bea cukainya dari wilayah daratan utama.

Melalui pemangkasan tarif dan pelonggaran regulasi, langkah ini bertujuan menarik investasi asing sekaligus memposisikan Hainan sebagai alternatif baru selain Hong Kong di tengah tantangan ekonomi global.

Langkah strategis ini meningkatkan jumlah barang yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa tarif dari sebelumnya hanya 21% menjadi 74%. Selain itu, kategori barang bebas bea juga diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 kategori barang.

Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melebihi 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke layanan tertentu yang selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.

Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.

"Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia," kata Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.

Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfungsi sebagai "medan pengujian rendah risiko" bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.

"Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola yang akan sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial yang bisa dibanggakan Hong Kong," kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.