20.000 Buruh Kumpul di Sport Mall Kelapa Gading Senin Depan, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh bakal menggelar deklarasi terkait penghapusan outsourching, penolakan upah murah, dan pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU Ketenagakerjaan yang baru pada Senin (19/1/2026) mendatang.
Tak hanya itu saja, buruh juga akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demo terkait upah minimum di hari yang sama.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan deklarasi ini rencananya akan diikuti oleh buruh sebanyak 20.000 orang di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pukul 10:00 WIB.
"Nanti tanggal 19 Januari 2026, hari Senin, kami akan melakukan deklarasi perjuangan Hostum, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah dan sahkan RUU Ketenagakerjaan di Sport Mall Kelapa Gading Jam 10:00. Akan ada sekitar 15.000-20.000 buruh akan melakukan deklarasi," kata Said Iqbal dalam dalam konferensi persnya di depan Gedung DPR RI, Kamis (15/1/2026).
Adapun deklarasi ini dilakukan untuk menagih janji Presiden Prabowo Subianto di perayaan Hari Buruh tahun lalu, yang akan menghapus outsourching.
"Presiden Prabowo pernah berjanji di Mayday (Hari Buruh) 2025, bahwa outsourcing mau dihapus," lanjut Said Iqbal.
 Foto: Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)Sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan DPR/MPR menjelang demonstrasi yang menuntut UMP dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
Namun, menurutnya, Presiden Prabowo tidak dapat memenuhi janjinya karena terbentur dengan regulasi yang ada, sehingga pihaknya meminta RUU Ketenagakerjaan yang baru bisa cepat disahkan.
"Tapi beliau belum bisa memenuhi janjinya karena tidak ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena itu, kami minta RUU Ketenagakerjaan epat disahkan, agar outsourcing bisa dihapus, karena itu kan janji Presiden Prabowo," jelasnya.
Terkait aksi susulan pada 19 Januari mendatang, pihaknya berencana dilakukan di Istana Negara, DPR RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jika tuntutan mereka masih belum dipenuhi.
Bahkan, para buruh akan mengancam menginap di depan Kemnaker sampai tuntutan mereka dipenuhi.
"Aksi ini akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai Gubernur Jawa Barat ikutin PP Nomor 49 Tahun 2025, sampai Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan diskresinya untuk warga Jakarta, dan sampai DPR juga peduli pada Rakyat, terutama pada buruh," pungkasnya.
Sebelumnya pada demo Kamis (15/1/2026) hari ini, buruh menuntut empat hal. Pertama revisi upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 disesuaikan kebutuhan hidup layak (KHL), kedua kembalikan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Jawa Barat sesuai rekomendasi bupati/wali kota, ketiga mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, dan keempat menolak Pilkada dipilih melalui DPRD.
Namun pada aksi demo di depan Kemnaker hari ini, para buruh menuntut agar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dicopot dari jabatannya.
(chd/wur)[Gambas:Video CNBC]