Pemerintah pusat bersama berbagai pihak terus melakukan percepatan pemulihan, khususnya di sektor hunian, pascabencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatra Utara (Sumut) jelang akhir November lalu. Sampai dengan hari Rabu (14/1/2026), lebih dari 800 unit dalam proses pengerjaan. (Dok. BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.077 unit hunian sementara (huntara) yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 865 dalam proses pembangunan. Sedangkan unit huntara siap huni, tercatat 27 unit selesai. Huntara yang telah selesai berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 15 unit dan Tapanuli Utara 12 unit. (Dok. BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. (Dok. BNPB)
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB hingga 14 Januari 2026, secara keseluruhan direncanakan pembangunan 2.299 unit huntara yang tersebar di berbagai kecamatan. Pembangunan ini ditujukan bagi kepala keluarga (KK) dengan kriteria rumah rusak berat, hanyut bahkan hilang akibat bencana. (Dok. BNPB)
Proses pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mencerminkan prinsip whole-of-society approach dalam kebijakan PRB nasional. Sejak air surut, pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat bergerak bersama untuk memulihkan fungsi sekolah. (Dok. BNPB)
Pembersihan diawali dari musala yang berada di tengah kompleks sekolah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, bangunan ini memiliki peran strategis dalam situasi darurat sebagai ruang aman, titik kumpul, dan pusat koordinasi evakuasi. Pemulihan musala menjadi bagian dari upaya memastikan tersedianya ruang yang relatif aman dan mudah diakses bagi siswa dengan berbagai ragam disabilitas. (Dok. BNPB)
Selanjutnya, pembersihan akses antarruang dilakukan untuk mengembalikan konektivitas lingkungan sekolah. Ketebalan lumpur yang mencapai lebih dari 30 sentimeter menuntut penggunaan alat berat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mendatangkan ekskavator dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB sebagai bentuk kehadiran negara dalam fase tanggap darurat dan transisi pemulihan. (Dok. BNPB)
Muslim Hasan, ASN bagian tata usaha sekolah sekaligus penyandang disabilitas low vision, menjadi saksi sekaligus pelaku dalam proses penyelamatan tersebut. Saat banjir melanda, seluruh siswa yang tinggal di asrama dievakuasi ke lantai dua musala menggunakan perahu darurat yang dirakit dari batang pohon pisang. (Dok. BNPB)