Dunia Makin Kacau! Trump, Perang & Kantong Kempes Bikin Ekonomi Lesu
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia alias World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada 2026 dibanding 3 tahun terakhir. Imbas dari tak kondusifnya iklim perdagangan global akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang setelah kebijakan Presiden AS Donald Trump, hingga lemahnya konsumsi masyarakat dunia.
Dalam Global Economic Prospect (GEP) edisi Januari 2026, World Bank meramal pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan mencapai titik 2,6%. Titik proyeksi terbaru ini menjadi yang terendah dibanding realisasi 2023 dan 2024 sebesar 2,8%, dan estimasi 2025 di level 2,7%. Adapun proyeksi untuk 2027 akan kembali meningkat ke level 2,7%.
Bila proyeksi pertumbuhan ini menjadi kenyataan, World Bank menganggap dekade 2020-an berada di jalur pertumbuhan untuk dekade dengan pertumbuhan global terlemah sejak 1960-an.
"Dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan dekade 1990-an yang penuh gejolak-sementara menanggung tingkat utang publik dan swasta yang mencapai rekor," ujar Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan World Bank Group saat merilis laporan GEP terbaru, dikutip Kamis (15/1/2025).
Laju pertumbuhan yang lambat ini menurut World Bank akan memperlebar kesenjangan standar hidup di seluruh dunia. Pada akhir 2025, hampir semua negara maju menikmati pendapatan per kapita yang melampaui tingkat tahun 2019, tetapi sekitar satu dari empat negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah.
World Bank mencatat, pada 2025 pertumbuhan ditopang oleh lonjakan perdagangan menjelang perubahan kebijakan tarif resiprokal Trump, serta penyesuaian cepat dalam rantai pasok global. Namun, dorongan ini mereka anggap akan memudar pada 2026 seiring melemahnya perdagangan dan permintaan domestik.
Meski demikian, pelonggaran kondisi keuangan global dan ekspansi fiskal di sejumlah negara besar dapat membantu meredam perlambatan, sehingga World Bank sebetulnya merevisi ke atas laju pertumbuhan untuk 2026 ini sebesar 0,2% poin dibanding proyeksi pada Juni 2025. Sebagaimana revisi ke atas untuk pertumbuhan 2025 sebesar 0,4% poin dan 2027 yang sebesar 0,1% poin.
Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi itu, World Bank memperkirakan inflasi global akan menurun menjadi 2,6% pada 2026, mencerminkan pelemahan pasar tenaga kerja dan harga energi yang lebih rendah. Pertumbuhan inflasi mereka perkirakan menguat kembali pada 2027 seiring penyesuaian arus perdagangan dan berkurangnya ketidakpastian kebijakan.
Adapun untuk pertumbuhan pendapatan per kapita di negara berkembang diproyeksikan sebesar 3% pada 2026 sekitar satu poin persentase di bawah rata-rata periode 2000-2019. Dengan laju ini, pendapatan per kapita di negara berkembang diperkirakan hanya mencapai 12% dari tingkat negara maju.
Tren ini dapat memperberat tantangan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang, yang memiliki sekitar 1,2 miliar kaum muda akan memasuki usia kerja dalam dekade mendatang.
Untuk mengatasi tantangan ini, World Bank menganggap perlu upaya kebijakan yang komprehensif dengan tiga pilar utama. Pertama, memperkuat modal fisik, digital, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya serap tenaga kerja. Kedua, memperbaiki iklim usaha melalui peningkatan kredibilitas kebijakan dan kepastian regulasi agar perusahaan dapat berkembang. Ketiga, memobilisasi modal swasta dalam skala besar untuk mendukung investasi.
Langkah-langkah ini mereka anggap dapat mengarahkan penciptaan lapangan kerja ke pekerjaan yang lebih produktif dan formal, sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, negara berkembang perlu memperkuat keberlanjutan fiskal yang dalam beberapa tahun terakhir tergerus oleh guncangan yang tumpang tindih, meningkatnya kebutuhan pembangunan, dan naiknya biaya pembayaran utang.
"Untuk mencegah stagnasi dan pengangguran, pemerintah di negara berkembang dan negara maju harus secara agresif meliberalisasi investasi swasta dan perdagangan, penahan konsumsi publik, serta berinvestasi pada teknologi baru dan pendidikan," tegas Indermit Gill.
(arj/mij)