Cuma 2 Presiden yang Resmikan Proyek Kilang RI: Soeharto & Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia terakhir kali membangun kilang minyak pada saat zaman Presiden Soeharto pada tahun 1994.

Menurut dia, setelah era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, Indonesia baru kembali meresmikan proyek kilang minyak seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Artinya dalam sejarah bangsa pasca orde baru, hanya dua orang Presiden yang berhasil meresmikan proyek kilang minyak di tanah air.

"Jadi dalam sejarah bangsa pasca orde baru, cuma dua Presiden yang meresmikan RDMP. Satu adalah Presiden Pak Harto (Seharto--Presiden ke 2 RI) terakhir tahun 1994, dan 32 tahun kemudian Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP Balikpapan pada 2026," kata Bahlil dalam acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Senin (12/1/26).

Lebih lanjut, Bahlil menilai proyek strategis ini sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat kemandirian energi dalam negeri. Karena itu sebagai pembantu Presiden, Bahlil akan melakukan berbagai upaya guna menggenjot peningkatan produksi minyak mentah dalam negeri.

"Sumur-sumur tua kita kita dorong dengan teknologi, percepatan tender-tender lapangan baru pun kita lakukan, dan kita melaksanakan mandatori B40. Alhamdulillah bahwa Presiden, sejak 10 tahun terakhir lifting kita nggak pernah tercapai. Baru di 2026 lifting minyak kita mencapai bahkan melampaui target APBN," katanya.

Sebagaimana diketahui, RDMP Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). KPB sendiri merupakan anak usaha dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Pengolahan dan Petrokimia milik PT Pertamina (Persero).

Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu contoh konkret keberhasilan pengawalan kebijakan tersebut. Proyek strategis nasional ini dimulai pada 2019 dan sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Namun, dengan konsistensi arah kebijakan dan komitmen kuat Kementerian ESDM, proyek ini tetap diselesaikan hingga dapat beroperasi penuh.

Proyek senilai US$ 7,4 miliar atau setara Rp 123 triliun ini tidak hanya meningkatkan kapasitas menjadi 360 ribu BOPD, tetapi juga menaikkan porsi produk bernilai tinggi dari 75,3% menjadi 91,8%. Kualitas produk telah setara EURO V, sementara kompleksitas kilang meningkat signifikan dari 3,7 menjadi 8.

Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, produksi dalam negeri akan diperkuat melalui tambahan gasoline, diesel, avtur, LPG, serta produk petrokimia seperti propilena. Total produksi ini berpotensi menurunkan nilai impor BBM hingga sekitar Rp68 triliun per tahun.

Selain itu, proyek ini juga menyerap puluhan ribu tenaga kerja, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memberi kontribusi signifikan terhadap PDB nasional hingga Rp514 triliun.

Salah satu unit kunci dalam pengembangan kilang terintegrasi ini adalah Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Unit ini menjadi simbol keberhasilan strategi hilirisasi migas yang selama ini didorong oleh pemerintah, karena memungkinkan konversi residu menjadi BBM dan produk bernilai tambah tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing kilang nasional.