Insentif 2026 Dinanti, Sinyal Resah Industri Otomotif RI Megap-Megap?

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2026 dipandang sebagai tahun penentuan bagi industri otomotif nasional. Pemerintah sendiri menegaskan sektor otomotif tetap menjadi prioritas. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri ini memiliki efek berganda yang terlalu besar untuk diabaikan.

"Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional, dan di dalamnya ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula maka kita mengambil keputusan mengusulkan insentif bagi sektor ini. Hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid 19 dulu," tegas Agus.

Ia berharap kebijakan fiskal 2026 mampu menjaga tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

"Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Seperti diketahui, penjualan mobil mengalami penurunan penjualan dua tahun berturut-turut, pelaku industri kini menghadapi dilema besar antara potensi pemulihan dan risiko pelemahan lanjutan. Di tengah ketidakpastian daya beli dan melambatnya pembiayaan, insentif pemerintah dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga denyut industri.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam membuka gambaran kondisi pasar dengan menyoroti kinerja 2025 yang masih tertekan. Menurutnya, pelemahan pasar tidak hanya bersifat sementara, tetapi ada tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Namun di tengah tekanan tersebut, kendaraan listrik justru menunjukkan kinerja yang kontras.

"Market 2025 kita kan turun sekitar 9%, sedangkan EV naik lebih dari 12% karena support insentif dari pemerintah. Kalau insentif 2026 berakhir mungkin market-nya akan turun, begitu juga di ICE kalau laju kredit juga turun," kata Bob.

Bob menjelaskan, ketergantungan pasar terhadap insentif menunjukkan bahwa pemulihan permintaan belum bersifat organik. Tanpa dukungan kebijakan, tekanan diyakini akan kembali menghantam segmen kendaraan konvensional maupun elektrifikasi. Di luar pasar domestik, ekspor masih menjadi penopang, meski tidak sepenuhnya kebal dari gejolak global.

"Ekspor mungkin akan tetap ya tergantung ekonomi tujuan ekspor. Tahun depan bisa tembus 800 ribu unit asal dengan sejumlah persyaratan, kredit bisa tumbuh di atas 7%, insentif untuk pembeli dan aturan yang konsisten," ujarnya.

Dari sisi makroekonomi, Bob melihat Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup kuat. Sejumlah indikator utama menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga dibanding banyak negara lain. Namun, kekuatan makro tersebut belum sepenuhnya menetes ke sektor riil.

"Secara makro Indonesia kan cukup baik ya. Pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga 5%, kemudian trade balance positif, cadangan devisa meningkat, inflasi juga terkontrol," kata Bob.

Masalahnya, sektor riil justru menunjukkan sinyal yang berlawanan. Pelemahan daya beli masyarakat terjadi bersamaan dengan perlambatan kredit, yang menjadi faktor krusial dalam industri otomotif. Kondisi ini membuat pasar sulit bergerak meski indikator makro tampak sehat.

"Sektor riil menunjukkan pelemahan, baik daya beli maupun laju kredit yang turun dari dua digit menjadi satu digit. Kita berharap pelemahan ini bisa bottom di 2026 dan terjadi recovery," ujarnya.

Ia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi membawa sentimen positif. Kebijakan moneter longgar di negara besar dinilai bisa mendorong aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"US dan China mulai menerapkan quantitative easing. Mungkin nanti akan banyak dana yang mengalir ke emerging country dan ini bisa jadi sinyal positif bagi kita," kata Bob.

Di tengah lemahnya pasar domestik, ekspor menjadi salah satu penyangga utama industri otomotif nasional. Indonesia kini tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga basis produksi global. Namun Bob menegaskan, kekuatan industri tetap membutuhkan pasar domestik yang sehat.

"Kita bisa ekspor lebih dari 400 ribu bahkan 500 ribu unit. Indonesia jadi pengekspor kedua terbesar di ASEAN setelah Thailand," ujarnya.

Sayangnya, pasar domestik justru terus melemah dalam dua tahun terakhir. Penurunan paling tajam terjadi di segmen menengah ke bawah, yang selama ini menjadi tulang punggung volume penjualan nasional.

"Domestic market turun terus, terutama di middle low segment. Likuiditas terbatas, NPL naik, ini yang harus jadi perhatian bersama," kata Bob.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Marketing dan Corporate Planning & Communication Daihatsu, Sri Agung Handayani. Ia menilai bertambahnya jumlah merek dan model baru tidak serta-merta mendorong penjualan. Tanpa pemulihan permintaan, persaingan justru semakin ketat di pasar yang menyusut.

"Player semakin banyak, tapi market belum significant improve. Artinya market-nya memang belum ada di sana. Insentif itu jelas membantu," ujarnya.

Agung menjelaskan tekanan ekonomi kini dirasakan merata. Tidak hanya sektor informal, pekerja formal pun mulai terdampak, sehingga konsumsi rumah tangga ikut melemah.

"Sektor formal saja sekarang sudah jadi isu, apalagi sektor informal. Konsumsi menurun, daya beli turun, dan ini langsung berdampak ke otomotif," katanya.

Ia memetakan segmen kendaraan yang paling terpukul. Penurunan paling dalam terjadi pada kendaraan yang menyasar pembeli pertama, mencerminkan tekanan ekonomi yang paling berat berada di lapisan bawah.

"LCGC paling turun, MPV low turun, SUV medium juga turun. Justru medium up sampai premium yang naik," kata Agung.

Dari sisi prinsipal, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily menilai insentif sudah terbukti dalam mendorong pemulihan industri. Ia mencontohkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2021 yang terbukti memberi dampak signifikan terhadap penjualan mobil nasional.

"Secara historis, insentif fiskal menjadi salah satu kebijakan yang krusial dikeluarkan untuk menstimulasi pertumbuhan market. Salah satunya adalah insentif PPnBM tahun 2021 lalu yang berhasil berkontribusi besar dalam proses recovery pasar setelah terdampak COVID-19. Berkaca pada kondisi saat ini, market masih belum mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun. Rasanya intervensi stakeholder masih sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi dalam negeri, dengan tujuan membangun industri otomotif secara komprehensif dari hulu ke hilir," kata Ernando.

Kondisi pasar saat ini memiliki kemiripan dengan periode pemulihan pascapandemi, ketika permintaan belum pulih sepenuhnya dan industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergerak. Ernando juga menilai kebijakan insentif yang sudah berjalan, khususnya untuk kendaraan elektrifikasi, perlu dievaluasi secara komprehensif agar dampaknya tidak parsial.

"Kebijakan insentif terutama pada model elektrifikasi yang ada saat ini tentu perlu kita evaluasi bersama ya, terkait bagaimana dampaknya pada market secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan yang diluncurkan baiknya tidak hanya berdampak positif pada market tetapi juga industri otomotif secara keseluruhan. Sehingga pertumbuhan demand masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan industri nasional," kata Ernando.

Pandangan serupa disampaikan oleh Honda. Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menilai insentif dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, terutama saat daya beli melemah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa target penjualan besar tetap dipengaruhi berbagai faktor lain di luar kebijakan fiskal.

"Honda melihat insentif sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong permintaan dan mempermudah keputusan pembelian kendaraan. Namun pencapaian volume hingga 1 juta unit tetap perlu dikaji lebih lanjut karena dipengaruhi kondisi ekonomi dan daya beli. Insentif pemerintah dapat membantu menjaga momentum industri saat pasar melemah. Ke depan, kami yakin pemerintah memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah dan bentuk insentif yang paling tepat bagi industri otomotif nasional," kata Billy kepada CNBC Indonesia.

Pelaku industri pada dasarnya menaruh harapan pada langkah pemerintah ke depan dalam merumuskan kebijakan yang berimbang. Dukungan terhadap industri otomotif dinilai perlu selaras dengan tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Apapun bentuk insentifnya, kami yakin pemerintah memiliki kebijakan yang mendukung industri dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan apapun bentuk insentifnya kami yakin pemerintah memiliki kebijakan yang baik dan adil atau 'fair' untuk semua teknologi kendaraan yang mendukung industri dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," ujar Billy.

Tak hanya pabrikan Jepang, produsen asal China yang telah merakit kendaraan di Indonesia juga merasakan dampak kebijakan insentif. Jetour menilai insentif yang langsung menyentuh konsumen akan memberikan efek cepat terhadap penjualan, terutama di tengah kondisi pasar yang stagnan.

"Ya, pasti kalau insentif yang impact-nya direct ke konsumen, itu akan ada impact juga ke penjualan secara langsung. Tapi secara general Jetour mendukung gerakan pemerintah terutama yang terkait industri ya," kata Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah.

Optimisme lebih besar datang dari pabrikan kendaraan listrik, terutama asal China. BYD melihat pertumbuhan EV Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat, bahkan di tengah perlambatan pasar otomotif secara umum.

"Perkembangan pasar EV sangat positif dan melampaui prediksi awal. Menatap 2026, kami tetap optimistis," ujar Presiden Direktur BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Selain pabrikan Jepang dan China, pabrikan asal Vietnam yakni VinFast menegaskan bahwa investasinya di Indonesia didasarkan pada kepastian kebijakan. Insentif dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri EV lokal.

"Keputusan membangun pabrik itu kan juga berdasarkan peraturan pemerintah pada saat itu, yang mewajibkan kalau suatu brand ingin dapat insentif, maka harus membangun pabrik yang siap beroperasi pada 1 Januari 2026. Kami sudah penuhi hal tersebut," kata CEO Vinfast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto.

Ia menilai insentif berbasis PPN atau PPnBM akan memberi dampak paling besar terhadap keterjangkauan harga EV. Hal ini menjadi kunci dalam memperluas pasar di luar segmen atas.

"Insentif yang menyangkut PPn atau PPnBM DTP-nya itu mungkin akan memiliki impact lebih besar (terhadap industri mobil listrik)," ujar Kariyanto.

Tidak ketinggalan, pabrikan asal Korea Selatan Hyundai memproyeksikan pasar otomotif 2026 masih berpeluang tumbuh dibandingkan 2025. Penurunan suku bunga dan peningkatan likuiditas menjadi faktor pendorong utama.

"Market bisa di atas 750 ribu unit. Turunnya interest rate dan banyaknya uang beredar akan mendorong pembelian kendaraan," kata COO Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto.

Dari sisi asosiasi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika menilai insentif menjadi jalan paling realistis untuk menjaga volume. Tanpa insentif, harga kendaraan akan semakin sulit dijangkau masyarakat.

"Memang dalam kondisi yang sekarang ini, pembelian belum begitu bagus. Kalau dikasih insentif, paling tidak seperti waktu Covid-19, jadi harga mobil lebih affordable sehingga bisa mendorong volume kendaraan," ujar Putu.

Pengamat otomotif ITB Yannes Martinus Pasaribu mengingatkan risiko besar jika insentif dihentikan sementara daya beli belum pulih. Menurutnya, segmen LCGC dan entry level akan menjadi korban utama.

"Secara logika, di tahun 2026 nanti tanpa insentif seperti PPN DTP atau PPnBM DTP, jika ternyata program perbaikan ekonomi makro kita tidak berjalan sesuai rencana sehingga situasi daya beli yang masih tetap sama rendahnya dengan 2025, maka dampak terhadap industri otomotif Indonesia secara keseluruhan diperkirakan akan semakin negatif, karena akan semakin menghancurkan daya beli middle income class dan memperburuk sales mobil LCGC dan entry level yang harganya tetap tinggi di kisaran Rp140-300 jutaan," kata Yannes.

Ia juga memprediksi pergeseran peta persaingan setelah insentif BEV impor dihentikan. HEV dan PHEV dinilai akan semakin kompetitif di pasar domestic, utamanya jika mendapatkan insentif.

"Diprediksi, setelah insentif BEV dicabut, market share HEV berpotensi naik ke 15-20% pada 2026. Selain itu, diperkirakan, produksi PHEV & HEV lokal dengan TKDN minimal 40% juga mendorong rantai industri parts dalam negeri yang berpotensi membuka ratusan ribu lapangan kerja baru," ujarnya.