Mentan Amran Cs Patok Stok Beras Pemerintah Ditumpuk Sampai 4 Juta Ton
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah optimistis target penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton pada 2026 dapat tercapai. Keyakinan ini didorong oleh tren peningkatan luas tanam, produksi nasional yang diproyeksikan lebih tinggi, serta kolaborasi lintas lembaga dari hulu hingga hilir. Target tersebut sekaligus menjadi pijakan untuk melanjutkan swasembada pangan dan membuka peluang ekspor beras.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan target penyerapan CBP tahun depan sudah dibahas bersama Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut angka 4 juta ton sebagai sasaran yang realistis jika seluruh pihak bergerak bersama.
"Hari ini kita rapat dengan Bulog, Bapanas, Kementerian Pertanian. Kita target serap gabah beras tahun 2026 itu 4 juta ton. Itu target Bulog. Kita kolaborasi, kita kerjasama. Insyaallah mudah-mudahan ini tercapai. Kalau ini tercapai, ada sejarah baru bagi Indonesia nanti. Tapi, nanti kita sampaikan," kata Amran kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada luas pertanaman. Menurutnya, periode tanam Oktober hingga Desember 2025 lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi produksi beras nasional pada 2026.
"Yang jelas, pertanaman Oktober sampai Desember lebih tinggi kurang lebih 500 ribu hektare dibanding tahun lalu. Artinya, Insyaallah produksi tahun ini mudah-mudahan, tidak ada bencana, tidak ada halangan, lebih besar daripada tahun lalu," ujarnya.
Amran pun menyampaikan keyakinannya terhadap kinerja jajaran direksi Bulog dalam mengejar target penyerapan tersebut.
"Aku yakin dengan tim Direksi Bulog, ini luar biasa semua. Aku yakin bisa mencapai target itu," tegas dia.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya menjaga momentum capaian 2025 agar seluruh program di 2026 berjalan tepat sasaran sejak awal tahun. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan seluruh sistem sudah berjalan otomatis dan berkelanjutan.
"Target sekarang ini kan, kita ingin memulai segala sesuatu dalam setahun ini betul-betul on track. Apa yang sudah berhasil di tahun 2025, itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot, kemudian kita capai hal-hal yang baru di tahun 2026," ujar Sudaryono dalam kesempatan yang sama.
Ia menegaskan, capaian swasembada pangan pada 2025 tidak hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan menuju surplus yang memungkinkan ekspor.
"Salah satu capaian yang sudah kita raih, kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan di 2025, dan itu kita pertahankan. Dan targetnya bukan hanya swasembada cukup, tapi bisa ekspor," katanya.
Menurut Sudaryono, secara perhitungan di atas kertas, target tersebut sangat mungkin dicapai karena seluruh elemen bergerak dalam satu komando.
"Insyaallah ke depan, hitung-hitungan di atas kertas, optimis kita bisa mencapai itu, modalnya, dan ini kolaborasi satu komando dipimpin oleh Komandan dan Panglimanya adalah Bapak Menteri Pertanian. Dari sisi pupuk, pertanian, dan serapan Bulognya," terang dia.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi pada 2026 sejatinya sudah pernah dilalui pada 2025, sehingga semestinya tidak ada kendala pada tahun ini.
"Ini menjadi tantangan, tapi sekaligus tantangan ini sebetulnya juga sudah kita pernah jalankan di 2025, sehingga mestinya Insyaallah tidak ada kendala. Mohon doa, dan kita kolaborasi maksimal," tukasnya.
Lebih jauh, Sudaryono menilai keberhasilan ini akan membawa dampak berlapis. "Artinya, produksi nasional kita naik, petani kita sejahtera, kita tidak impor, dan ini menjadi tonggak sejarah baru di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," imbuh Sudaryono.
Dari sisi pelaksana penugasan, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan, Bulog telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung target tersebut. Ia menyebut Bulog baru saja menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) sebagai tindak lanjut arahan Presiden.
"Izin kami laporkan, syukur Alhamdulillah kemarin kami sudah melaksanakan Rakernas. Jadi Rakernas itu menindaklanjuti perintah dari Bapak Presiden, yang disampaikan dalam sambutan di Karawang kemarin, bahwa target swasembada pangan 4 tahun ke depan. Sampai 4 tahun ke depan," ujar Rizal.
Ia menjelaskan, Bulog telah membagi tugas secara rinci, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.
"Nah, terkait hal tersebut kami sudah membagi tugas, dan sekaligus merencanakan mulai dari proses penyerapan sampai penyaluran, kami akan semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, maupun Pak Menteri, untuk tahun 2026 dan seterusnya," katanya.
Rizal menegaskan, Bulog akan terus menjalankan mandat penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran secara maksimal. Bahkan, ia menyebut peluang ekspor dan satu harga beras nasional sebagai tujuan lanjutan.
"Kita akan terus swasembada pangan sesuai dengan tugas Bulog untuk melakukan penyerapan, pengolahan, sampai dengan penyaluran semaksimal mungkin. Bahkan akan terwujudnya yaitu ekspor, maupun satu harga beras di seluruh Indonesia," ucap Rizal.
Ada Target Serapan Besar, HPP Gabah Naik?
Menanggapi pertanyaan soal besarnya target 4 juta ton dan kemungkinan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, Amran menilai target tersebut relatif kecil dibandingkan total produksi nasional. Ia memastikan tidak ada rencana kenaikan HPP gabah dalam waktu dekat.
"Oh enggak besar. Produksi kita 34 juta ton. Kecil itu, 4 juta ton. itu cuma, ya, 10%-11% lah. Kecil," katanya.
"Sementara ini, HPP (gabah) sekarang masih sama, (nggak ada naik)," pungkas Amran.
 Foto: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Senin (12/1/2026).(CNBC INdonesia/Matyasari RIzky)Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Senin (12/1/2026).(CNBC INdonesia/Matyasari RIzky) |
[Gambas:Video CNBC]