Iran Chaos! Trump Beri Sinyal "Invasi", Teheran Siap Melawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang unjuk rasa yang dipicu krisis ekonomi di Iran kini berkaitan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat tinggi Iran saling melontarkan ancaman terbuka pada Jumat (2/1/2026). Situasi ini memperuncing hubungan kedua negara, hanya beberapa bulan setelah Amerika Serikat membombardir fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

Melalui platform Truth Social, Trump memperingatkan Teheran agar tidak menindak keras demonstran yang turun ke jalan. Ia menulis bahwa jika Iran "membunuh secara brutal para demonstran damai," maka Amerika Serikat "akan datang untuk menyelamatkan mereka."

Hingga kini, sedikitnya tujuh orang dilaporkan tewas dalam kekerasan yang terjadi di sekitar aksi protes, yang sebagian besar dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran.

"Kami dalam posisi terkunci, terisi, dan siap bergerak," tulis Trump, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataan tersebut.

Tak lama berselang, Ali Larijani, mantan ketua parlemen yang kini menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menuding Israel dan Amerika Serikat berada di balik gelombang demonstrasi tersebut.

Tuduhan itu disampaikan Larijani melalui platform X, meski tanpa menyertakan bukti, sejalan dengan klaim serupa yang berulang kali dilontarkan pejabat Iran selama bertahun-tahun setiap kali protes melanda negara itu.

"Trump harus tahu bahwa intervensi Amerika Serikat dalam persoalan domestik akan berujung pada kekacauan di seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan Amerika Serikat," tulis Larijani di X, platform yang diblokir oleh pemerintah Iran.

"Rakyat Amerika Serikat harus tahu bahwa Trump memulai petualangan ini. Mereka harus menjaga tentara mereka sendiri."

Pernyataan Larijani diduga merujuk pada kehadiran militer Amerika Serikat yang luas di Timur Tengah. Pada Juni lalu, Iran melancarkan serangan ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, menyusul serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari antara Israel dan Republik Islam tersebut.

Nada ancaman juga disampaikan Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya menjabat sekretaris dewan keamanan nasional selama bertahun-tahun. Ia memperingatkan bahwa "setiap tangan intervensi yang terlalu dekat dengan keamanan Iran akan dipotong."

"Rakyat Iran sangat memahami pengalaman 'diselamatkan' oleh orang-orang Amerika: dari Irak dan Afghanistan hingga Gaza," tambah Shamkhani dalam unggahannya di X.

Protes yang kini memasuki hari keenam disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi, memicu demonstrasi nasional.

Namun, aksi kali ini belum meluas ke seluruh negeri dan intensitasnya masih lebih rendah dibandingkan gelombang protes yang muncul setelah kematian Amini, yang ditahan karena dianggap tidak mengenakan hijab sesuai ketentuan otoritas.

Pemerintahan sipil Iran di bawah Presiden reformis Masoud Pezeshkian berupaya memberi sinyal kesediaan untuk bernegosiasi dengan para demonstran. Meski demikian, Pezeshkian mengakui ruang geraknya terbatas di tengah merosotnya nilai mata uang nasional.

Saat ini, satu dolar AS diperdagangkan sekitar 1,4 juta rial, kondisi yang menjadi pemicu awal kemarahan publik.

Aksi-aksi protes yang berakar pada persoalan ekonomi itu juga diwarnai dengan seruan menentang sistem teokrasi Iran. Di tengah tekanan internal tersebut, Teheran beberapa bulan setelah perang menyatakan tidak lagi memperkaya uranium di lokasi mana pun di dalam negeri.

Langkah itu dimaksudkan sebagai sinyal kepada Barat bahwa Iran masih terbuka untuk perundingan terkait program nuklirnya guna meredakan sanksi.