Ini Ramalan Purbaya, Airlangga & Bos BI Soal Ekonomi RI di 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga otoritas moneter percaya diri prospek ekonomi Indonesia pada 2026 akan cerah. Pertumbuhan ekonomi mereka yakini akan mampu tumbuh kencang melampaui target pada 2025 sebesar 5,2%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak akhir 2025, tanda-tanda akan baiknya ekonomi pada 2026 bahkan sudah bermunculan.
Pertama, kata dia ialah konsumsi masyarakat yang terjaga, tercermin dari level Mandiri Spending Index atau MSI November 2025 sebesar 312,8, naik dibanding catatan per Oktober 2025 sebesar 297,4.
Lalu, realisasi investasi terus tumbuh. September 2025 realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp 1.434 triliun, dan masih akan terdorong dari investasi yang akan dimotori oleh BPI Danantara.
Ia pun mengungkapkan, pemerintah Indonesia hingga akhir November 2025 juga telah menggelontorkan belanja negara senilai Rp 1.109 triliun untuk menjaga daya beli dan geliat ekonomi masyarakat.
"Jadi indikator-indikator risiko pertumbuhan 2026 sudah terserap tahun ini," kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dikutip Jumat (2/1/2026).
Ia pun meyakini, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di kisaran 5,4%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2026.
"Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, Covid-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," kata Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan lebih percaya diri lagi. Menurutnya, tak sulit bagi Indonesia mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi ke level 6% pada 2025, setelah satu dekade terakhir terus bergerak di kisaran 5%.
"Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6% seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai," kata Purbaya, dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).
Purbaya menuturkan upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun depan, salah satunya adalah dengan membelanjakan anggaran pemerintah dengan cepat pada awal tahun. Kemudian, pemerintah akan mendorong sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).
"Terus kami sinkronisasi kebijakan moneter lebih baik. Dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan pak gubernur dari bank sentral," ujarnya.
Selain itu, dia juga menegaskan pemerintah mulai melakukan sidang debottlenecking permasalahan lapangan usaha. Ke depannya, sidang debottlenecking akan lebih intensif lagi.
"Debottlenecking mulai disidangkan baru satu kali kan. Tapi saya di situ sudah bisa melihat deh, kita kira problem yang dihadapi pebisnisnya apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan," papar Purbaya.
Menurut Purbaya, investor asing juga melirik kebijakan debottlenecking ini. Hal ini membuat mereka optimistis dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan ini, dia yakini akan memperbaiki iklim usaha dan investasi di Tanah Air.
"Sudah banyak dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain. Yang pengusahanya punya investasi disini, beberapa sudah masuk kali. Saya yakin kalau itu dijalankan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Saya mau bilang, drastis perubahan harusnya semakin baik," paparnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai proyeksi laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang memang semakin baik. Ia mengatakan, pada 2026, ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,9-5,7% dan 2027 mencapai 5,1-5,9%.
"Dengan sinergi yang baik, ekonomi RI pada 2026 dan 2027 lebih baik," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Adapun kebijakan BI dalam mendorong perekonomian antara lain makroprudensial yang longgar agar kredit bisa tumbuh lebih tinggi. Pada 2026 diperkirakan kredit tumbuh 8-12% dan 2027 naik menjadi rentang 9-13%.
Selanjutnya menurunkan suku bunga kredit perbankan. BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 bps sejak awal tahun dan diharapkan segera diikuti oleh perbankan.
"Koordinasi KSSK akan membantu mengatasi special rate di perbankan," jelasnya.
BI juga mengoptimalkan sistem pembayaran digital sesuai blueprint 2030 dengan semboyan satu nusa satu bangsa satu bahasa. Kemudian inovasi RQIS yang kini bisa digunakan di luar negeri.
"Kemudian eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai alat bayar satu satunya yang sah," tutur Perry.
(arj)[Gambas:Video CNBC]