Polisi Tiba-Tiba Selidiki Gurita Freemason, Dedengkotnya Turun Tangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Persaudaraan rahasia paling berpengaruh di dunia, Freemason, secara mengejutkan terseret dalam pusaran hukum di Inggris. Organisasi ini melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi London guna melawan kebijakan baru Kepolisian Metropolitan London (Met Police) yang mewajibkan seluruh personelnya mengungkap keanggotaan mereka dalam organisasi tersebut.
Langkah ini diambil setelah kepolisian mulai menyelidiki dugaan kuat adanya "gurita" pengaruh Freemason dalam internal korps kepolisian Inggris yang dianggap berpotensi memicu loyalitas ganda dan korupsi.
Kebijakan yang mulai diperkenalkan pada Desember lalu ini mewajibkan seluruh petugas dan staf sipil untuk mendeklarasikan keanggotaan mereka di organisasi mana pun yang bersifat hierarkis, memiliki keanggotaan rahasia, atau dalam organisasi yang mewajibkan sesama anggota untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain.
Pihak kepolisian menegaskan langkah ini diambil demi mengembalikan kepercayaan publik yang sempat anjlok akibat berbagai skandal. Juru bicara Met Police menyatakan pihaknya akan "membela secara teguh" kebijakan ini guna memastikan tidak ada celah bagi "loyalitas rahasia" yang dapat mengganggu integritas kepolisian.
Penyelidikan terhadap pengaruh Freemason ini bukan tanpa alasan. Langkah tegas Met Police merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panel Independen Daniel Morgan.
Panel tersebut dibentuk untuk meninjau kembali penanganan kasus pembunuhan detektif swasta Daniel Morgan pada tahun 1987 yang hingga kini belum terpecahkan. Laporan panel pada tahun 2021 menyebutkan bahwa hubungan antara sejumlah perwira polisi dengan Freemason telah menjadi "sumber kecurigaan dan ketidakpercayaan yang terus berulang" selama proses investigasi yang diwarnai dugaan korupsi selama puluhan tahun.
Hingga saat ini, pihak pengadilan masih mempertimbangkan apakah akan mengabulkan gugatan Freemason atau tetap mengizinkan kepolisian melanjutkan "bersih-bersih" terhadap pengaruh organisasi rahasia tersebut.
Di sisi lain, petinggi Freemason pun Turun Tangan. United Grand Lodge of England (UGLE), organisasi induk Freemason di Inggris, mengajukan permohonan perintah darurat (emergency injunction) pada Senin waktu setempat. Mereka berupaya menghentikan pemberlakuan aturan tersebut sebelum peninjauan hukum secara penuh dilakukan.
Sekretaris Agung UGLE, Adrian Marsh, menuduh Komisaris Kepolisian Metropolitan, Mark Rowley, telah "mengarang hukum sendiri" dan justru ikut menyebarkan teori konspirasi terkait pengaruh Freemason di kepolisian.
Marsh bersikeras bahwa dari sekitar 32.135 petugas, hanya ada 440 personel yang teridentifikasi sebagai anggota Freemason. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu kecil untuk bisa memengaruhi kebijakan kepolisian secara sistematis.
"Ada kontradiksi antara kesediaan Met Police untuk melakukan konsultasi lebih lanjut, namun di sisi lain mereka menolak untuk menangguhkan keputusan tersebut selama proses konsultasi berlangsung," ujar Marsh, dikutip dari RT, Rabu (31/12/2025).
(tps/luc)