Pramono Pakai Pendekatan Humanis Bikin Maju Jakarta, Begini Caranya
Daftar Isi
- Penambahan Lahan Makam & Penataan TPU
- Relokasi Warga ke Rusun dengan Persuasif
- Ruang Publik Dibuka hingga Malam
- Tarif Sewa Pasar Diturunkan
- Transportasi Gratis & Ekspansi Layanan
- Pendidikan, Sosial, dan UMKM
- Insentif Pajak & Kinerja Ekonomi
- Tradisi Natal dari Jakarta Semakin Meriah
- Larangan Pesta Kembang Api Saat Malam Tahun Baru
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo menempatkan pendekatan humanis sebagai fondasi kebijakan pembangunan kota. Dalam 11 bulan masa kepemimpinannya, sejumlah kebijakan difokuskan pada perbaikan kualitas hidup warga sekaligus penguatan ekonomi rakyat.
Alih-alih mengedepankan proyek berskala besar, Pemprov DKI menitikberatkan kebijakan pada sektor-sektor dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pemukiman, transportasi, ruang publik, hingga pasar rakyat.
Penambahan Lahan Makam & Penataan TPU
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penanganan keterbatasan lahan pemakaman. Pemprov DKI memperluas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), termasuk di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemukiman non-permanen di sekitar TPU direlokasi ke rumah susun (rusun), yakni Rusun Jagakarsa, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Pantai Indah Kapuk (PIK). Selain itu, sistem pemakaman juga mulai didigitalisasi guna memudahkan pencarian lokasi makam bagi keluarga.
Relokasi Warga ke Rusun dengan Persuasif
Pemprov DKI juga menjalankan program relokasi warga miskin ke rumah susun dengan pendekatan sosial dan persuasif. Relokasi dilakukan melalui dialog langsung dengan warga, penyesuaian tarif sewa berdasarkan kemampuan, serta penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, transportasi, dan ruang terbuka.
Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi kawasan rawan banjir dan permukiman tidak layak huni tanpa menimbulkan guncangan sosial.
Ruang Publik Dibuka hingga Malam
Untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan, sejumlah taman kota kini dibuka hingga malam hari. Pemprov menambah penerangan, CCTV, serta menyediakan ruang bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini bertujuan menjadikan ruang terbuka hijau sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Tarif Sewa Pasar Diturunkan
Di sektor perdagangan rakyat, Pemprov DKI menurunkan kembali tarif sewa blok pasar agar tetap terjangkau bagi pedagang kecil. Penataan pasar dilakukan tanpa menaikkan beban biaya, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan daya beli.
Bukan hanya itu, para pedagang yang pasarnya akan direnovasi atau ditata juga akan direlokasi ke lokasi baru. Ini dilakukan untuk mencegah dampak sosial dan mengutamakan kepentingan pedagang.
Transportasi Gratis & Ekspansi Layanan
Di sektor transportasi, Pemprov menerapkan layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat yang telah dimanfaatkan oleh 17,6 juta penumpang. Selain itu, TransJabodetabek diperluas dengan 6 rute baru dan penambahan 327 armada bus.
Total pengguna transportasi massal Jakarta mencapai 332 juta penumpang, naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem transportasi Jakarta juga dinobatkan sebagai terbaik kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-17 dunia versi TimeOut.
Infrastruktur, Lingkungan, dan Air Bersih
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan di 21 lokasi dengan total luas mencapai 3.605,93 hektar. Cakupan layanan air bersih meningkat menjadi 76,43% melalui penambahan 60.465 sambungan baru, operasional IPA Buaran III dan Pesanggrahan, serta pemasangan 155 unit water purifier di fasilitas umum.
Pendidikan, Sosial, dan UMKM
Program sosial dan pendidikan diperkuat melalui:
-
KJP Plus untuk 707.513 siswa
-
KJMU untuk 16.979 mahasiswa
-
KLJ bagi 157.755 lansia
-
KPDJ untuk 19.222 penyandang disabilitas
-
KAJ bagi 23.707 anak
Di sektor ekonomi rakyat, program Jakpreneur menjangkau 414.380 UMKM, didukung sistem eOrder untuk 5.791 UMKM, serta pembentukan 267 Koperasi Merah Putih.
Insentif Pajak & Kinerja Ekonomi
Dalam 11 bulan, Pemprov DKI menyalurkan insentif melalui kebijakan tax expenditure senilai Rp4,48 triliun untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga iklim usaha. Reformasi fiskal dilakukan lewat digitalisasi pembayaran pajak, QRIS, virtual account, serta optimalisasi sistem e-Trap.
Hasilnya, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% (yoy) pada triwulan III 2025, dengan inflasi terkendali di 2,69%, lebih rendah dari inflasi nasional 2,86%. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 6,05%, sementara realisasi investasi mencapai Rp204,13 triliun, tumbuh 6,4% dan menyerap 338.310 tenaga kerja.
Tradisi Natal dari Jakarta Semakin Meriah
Rangkaian perayaan Natal dengan tema "Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga" (Matius 1:21-24), diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 11 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 bukan sekadar agenda keagamaan tahunan. Namun, sebuah tradisi yang dimulai dari pusat keramaian, Bundaran HI, untuk secara eksplisit menandai kerukunan antar-umat beragama.
Christmas Carol Colossal dilaksanakan di berbagai titik strategis yang dimulai dari Bundaran HI, Sarinah, Terowongan Kendal, hingga Taman Literasi Blok M dan tersebar di lima wilayah kota administratif merupakan sebuah penegasan bahwa perayaan ini adalah milik publik, bukan hanya milik satu golongan.
Dengan total 100 penampil dari beragam gereja, panti asuhan, dan komunitas masyarakat, kegiatan ini berhasil menarik partisipasi luas dan menunjukkan wajah Jakarta yang sesungguhnya: dinamis, beragam dan penuh keharmonisan.
Gubernur Pramono tidak hanya mengajak warga untuk bergembira merayakan Natal, tetapi juga mengingat dan mendoakan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta korban kebakaran di Jakarta.
Aksi ini adalah penegas bahwa kegembiraan spiritual harus selalu berjalan beriringan dengan kesadaran sosial dan empati kebangsaan. Sikap kepedulian ini menunjukkan bahwa perayaan di Ibu Kota meluas menjadi perwujudan solidaritas nasional lintas agama dan wilayah.
Melalui tradisi baru Christmas Carol Colossal dan rangkaian perayaan Natal yang inklusif ini, Pemprov DKI Jakarta di bawah duet Pramono dan Rano telah menorehkan tinta emas dalam narasi kerukunan bangsa. Mereka telah meneguhkan tenunan kebangsaan dengan menjadikan Jakarta sebagai ruang aman dan penuh keceriaan bagi semua identitas.
Larangan Pesta Kembang Api Saat Malam Tahun Baru
Perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026 di pusat-pusat perbelanjaan dipastikan berlangsung tanpa pesta kembang api. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan, solidaritas, sekaligus mengikuti kebijakan pemerintah di tengah musibah bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra.
Kebijakan pusat-pusat perbelanjaan ini juga sejalan dengan langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI akan melarang penyelenggaraan kembang api dalam seluruh kegiatan berizin saat malam pergantian Tahun Baru 2026.
Pramono mengakui pemerintah tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia tetap mengimbau warga untuk menahan diri demi menghormati suasana keprihatinan bersama.
[Gambas:Video CNBC]