Ramalan Bos Buruh: Prabowo Akan Umumkan Langsung Kenaikan Upah 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Penentuan upah minimum tahun depan memasuki fase krusial. Dari kalangan buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun langsung mulai menguat.

Dinamika penyusunan regulasi dinilai bergerak cepat dan mengarah pada keputusan final di tingkat Presiden.

"Saya memiliki feeling bahwa Presiden akan turun langsung untuk menentukan kenaikan upah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Perkembangannya sangat cepat, dan saya diupdate tadi malam bahwa rancangannya sudah selesai, menunggu keputusan Presiden," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/12/2025).

Di luar soal besaran upah, buruh juga berharap adanya ruang dialog langsung dengan Presiden. Aspirasi yang dibawa tidak hanya soal angka kenaikan, tetapi juga menyangkut beban hidup pekerja yang kian berat. Kebijakan pengupahan idealnya dibarengi dengan dukungan lain agar daya beli buruh tetap terjaga.

"Kami berharap ada diskusi antara para pimpinan buruh dan Presiden. Saya memiliki harapan bahwa kenaikan ini di atas tahun lalu. Selain itu, saya minta pemerintah untuk memberikan stimulan-stimulan kepada buruh. Contohnya memikirkan biaya transportasi yang sangat mahal, memikirkan perumahan buruh, keringanan pajak, bukan hanya untuk buruh, tapi juga untuk pengusaha," sebut Andi Gani.

Ia menegaskan, keberpihakan kebijakan tidak boleh hanya condong ke satu sisi. Dunia usaha juga perlu mendapatkan ruang napas agar roda ekonomi tetap berputar. Tanpa itu, risiko pemutusan hubungan kerja justru bisa meningkat dan merugikan semua pihak.

"Bukan hanya untuk buruh, tetapi juga untuk perusahaan. Pengusaha juga diringankan supaya tidak terjadi badai PHK. Ini adalah win-win solution, misalnya ada stimulan untuk buruh dan ada juga stimulan untuk perusahaan. Tujuannya supaya bisa sama-sama survive," sebutnya.

Lebih jauh, Andi Gani juga menyinggung adanya pendekatan baru dalam perhitungan upah minimum. Ia menangkap sinyal bahwa pemerintah mulai menggunakan metode yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan ini dinilai membawa implikasi besar terhadap hasil akhir penetapan upah.

"Saya mendengar beberapa kabar bahwa ada perhitungan yang agak berbeda. Teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan memakai perhitungan kebutuhan hidup layak dengan ILO. Ini baru pertama kali diterapkan," ujarnya.

Perbedaan metode tersebut, menurutnya, sangat mendasar dibandingkan perhitungan yang biasa digunakan serikat buruh. Cara membaca kebutuhan hidup layak bisa menghasilkan angka yang jauh berbeda, tergantung asumsi dan lokasi. Karena itu, penerapan standar baru ini menjadi perhatian serius kalangan pekerja.

"Ada perbedaan yang sangat mendasar. Serikat buruh menghitung kebutuhan hidup layak. Contohnya, jika kita membeli mi instan yang dibeli di grosir, di pusat provinsi, atau yang dekat rumah tentu berbeda jauh perhitungannya, dasar perhitungan ILO baru pertama kali digunakan di Indonesia," ujarnya.