Kuota Impor BBM Pertamina-Shell-BP-Vivo Sedang Dievaluasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap rencana kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan tahun 2026 mendatang. Badan usaha baik swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia, hingga BUMN Pertamina terlibat dalam evaluasi kuota impor.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan mekanisme pengajuan kuota impor sudah berjalan bagi perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan pasokan dari luar negeri. Dasar utama penentuan besaran kuota tersebut adalah realisasi penjualan masing-masing perusahaan serta proyeksi pertumbuhan konsumsi masyarakat ke depannya.

"Jadi untuk kuota, ini kan saat ini ini badan usaha swasta termasuk PT Pertamina, kalau memang itu ada impor, ya mereka sudah bisa mengajukan kuota untuk tahun depan. Jadi ini berdasarkan itu penjualan," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dalam perumusannya, pemerintah menerapkan formulasi yang memperhitungkan pertumbuhan permintaan. Yuliot mencontohkan kebijakan tahun sebelumnya, yaitu pemerintah memberikan tambahan impor BBM 10%.

"Seperti tahun 2025 ini kan dari total penjualan mereka akhirnya kan kita lebihkan pertumbuhan 10%, sesuai dengan pertumbuhan permintaan BBM. Jadi ini lagi dievaluasi oleh Dirjen Migas," tambahnya.

Dengan begitu, pemerintah memastikan evaluasi kuota impor BBM dilakukan secara tepat agar pasokan BBM tahun depan terjamin aman sekaligus tetap menjaga keseimbangan neraca perdagangan sektor energi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, meski pengajuan kuota impor telah dilakukan, namun pemerintah belum memutuskan terkait hal tersebut.

Di samping itu, rencana kenaikan kuota impor BBM sebesar 10% pada 2026 dibandingkan kuota tahun ini juga masih menjadi salah satu opsi yang masih dibahas internal Kementerian ESDM.

"Ini tadi pagi saya sedang rapat sama tim untuk paparan dulu di depan Pak Menteri opsi-opsinya seperti apa. Nah, minggu depan kita sudah insya Allah bisa dapatkan informasi opsinya seperti apa," ungkap Laode di Jakarta, Rabu (10/12/2025).