Diserbu Mogok Massal, Negara Eropa Ini Lumpuh Total
Para penumpang melintas di depan loket tiket yang tutup di Stasiun Entrecampos saat dua serikat pekerja utama, CGTP dan UGT, menggelar pemogokan umum menentang rencana reformasi ketenagakerjaan di Lisbon, Portugal, Kamis (11/12/2025). Aksi tersebut melumpuhkan layanan penerbangan, kereta, rumah sakit, sekolah, dan pengadilan, menjadi pemogokan terbesar dalam lebih dari satu dekade. (REUTERS/Pedro Nunes)
Di ibu kota Lisbon, stasiun-stasiun kereta tampak lengang akibat pembatalan sebagian besar layanan. Maskapai nasional TAP Air Portugal juga membatalkan sekitar dua pertiga dari 250 penerbangan hariannya. Federasi serikat pekerja melaporkan bahwa pengangkutan sampah terhenti, sejumlah layanan non-darurat rumah sakit tak beroperasi, serta sekolah dan pengadilan ikut lumpuh akibat aksi tersebut. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Akar kemarahan serikat pekerja terletak pada rancangan undang-undang pemerintah minoritas sayap kanan yang dinilai merugikan pekerja. RUU itu ingin menyederhanakan prosedur pemecatan, memperpanjang masa kontrak berjangka, dan memperluas ketentuan minimum layanan yang wajib berjalan saat pemogokan. Pemerintah bersikeras reformasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan gaji, sejalan dengan lebih dari 100 agenda reformasi yang tengah diusung. (REUTERS/Pedro Nunes)
Pintu masuk kereta metro ditutup. Serikat pekerja besar seperti CGTP dan UGT menilai rencana reformasi itu sebagai langkah mundur. Sekjen CGTP, Tiago Oliveira, memperingatkan bahwa aturan baru bisa “menormalisasi ketidakamanan kerja” dan mempermudah pemecatan, apalagi 1,3 juta dari lima juta pekerja Portugal sudah berada dalam kondisi rentan. Menjelang pemilihan presiden awal 2026, ia menilai aksi ini berhasil menarik perhatian publik. Survei terbaru bahkan menunjukkan 61% warga mendukung pemogokan nasional tersebut. (REUTERS/Pedro Nunes)
Perdana Menteri Luís Montenegro berharap aktivitas tetap normal dan menegaskan hak mogok tak boleh mengganggu warga lain. Meski tanpa mayoritas parlemen, pemerintah diprediksi meloloskan RUU berkat dukungan partai liberal dan kanan. Oposisi kiri menuduh adanya agenda pengurangan hak pekerja, sementara CIP menilai pemogokan tak perlu karena RUU masih tahap diskusi.. (REUTERS/Pedro Nunes)
