Negara Muslim Terancam Bangkrut, Tarik Pinjaman Baru Rp20 T dari IMF

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah upaya panjang membenahi keuangan negara yang sempat terpuruk, pemerintah Pakistan pada Selasa (9/12/2025) menyambut pencairan pinjaman tambahan senilai US$1,2 miliar atau sekitar Rp20 triliun dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Langkah terbaru dari lembaga keuangan global itu dipandang Islamabad sebagai tanda bahwa rangkaian reformasi sulit yang dilakukan sejak 2 tahun masa krisis mulai menunjukkan hasil.

Pencairan tersebut disetujui dalam pertemuan IMF di Washington pada Senin, sehingga total dana yang diberikan kepada Pakistan melalui dua fasilitas pinjaman, bailout fund dan climate sustainability fund, kini mencapai US$3,3 miliar atau sekitar Rp88 triliun.

"Implementasi reformasi Pakistan telah membantu menjaga stabilitas makroekonomi di tengah sejumlah guncangan baru-baru ini," ujar Wakil Direktur Pelaksana IMF Nigel Clarke dalam pernyataan resminya, dilansir AFP.

Ia merujuk pada bencana banjir hebat pada musim panas tahun lalu sebagai salah satu tekanan besar terhadap ekonomi negara itu.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Pakistan akan meningkat menjadi 3,2% pada tahun fiskal hingga Juni 2026, dari estimasi 3% tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi diperkirakan merosot tajam, hanya rata-rata 6,3% tahun ini, jauh lebih rendah dibandingkan 23,4% dalam periode hingga Juni 2024.

Meski memberikan apresiasi, Clarke menegaskan masih ada pekerjaan besar di depan Pakistan. Ia menyerukan percepatan reformasi termasuk privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara serta investasi lanjutan pada proyek-proyek iklim untuk mengurangi "kerentanan terhadap cuaca ekstrem".

Upaya baru untuk memberantas korupsi endemik juga dinilai sangat dibutuhkan.

Clarke menyebut laporan terbaru soal temuan penipuan yang dikomisikan pemerintah sebagai "langkah yang patut diapresiasi dalam mempercepat reformasi pemerintah".

Perdana Menteri Shehbaz Sharif dalam pernyataan terpisah menyebut pencairan pinjaman baru tersebut sebagai "bukti bahwa Pakistan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi".

"Membawa negara keluar dari ambang gagal bayar dan menempatkannya kembali pada jalur stabilitas serta pembangunan adalah fase yang sulit, di mana semua pihak telah berkorban," kata Sharif.

Adapun Pakistan hampir gagal bayar pada 2023 sebelum mendapatkan paket penyelamatan IMF, yaitu Extended Fund Facility, yang akan mencapai total US$7 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Islamabad berkomitmen memerangi korupsi, termasuk praktik pencucian uang dan dugaan pendanaan terorisme.

Pada November lalu, IMF merilis tinjauan yang dilakukan atas permintaan pemerintah Pakistan. Tinjauan tersebut menemukan "risiko korupsi yang persisten dan meluas, tertanam dalam ekonomi yang sangat didominasi negara".

IMF memperingatkan bahwa kondisi itu memiliki "dampak merugikan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepercayaan publik", serta mendesak langkah-langkah untuk memperkuat supremasi hukum dan efektivitas lembaga antikorupsi.

Pakistan saat ini menjadi salah satu debitur terbesar IMF, di bawah Argentina dan Ukraina.