MARKET DATA

DPR Usul Bentuk Tim Pengawas Surveyor Tambang, Ini Alasan Dibaliknya

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
08 December 2025 14:45
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Tri Winarno saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi XII DPR RI Channel)
Foto: Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Tri Winarno saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi XII DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI mengusulkan kepada pemerintah yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) untuk membentuk Tim Pengawas Surveyor Pertambangan. Hal ini untuk mengawasi mekanisme verifikasi hasil pertambangan yang dilakukan oleh surveyor.

Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah mengungkapkan temuannya di lapangan yang mana fasilitas penimbangan hasil tambang kerap tidak berfungsi dengan baik namun minim pengawasan.

Dia pun mendesak pemerintah untuk segera membenahi mekanisme kontrol tersebut agar negara benar-benar hadir memastikan sumber daya alam yang keluar tercatat dengan benar.

"Kasusnya kita pernah ke IWIP. Timbangannya timbangan sendiri, timbangannya bukan hanya satu dua yang mati, timbangannya mati Pak. Ini kemudian gimana cara ngontrol kita. Kita sedih waktu itu. Hadir di situ kayak negara itu enggak ada begitu loh," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menegaskan kekosongan pengawasan pada jalur darat menyebabkan perdagangan komoditas tidak tercatat secara komprehensif. Hal tersebut dinilai berpotensi memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan manipulasi data tonase yang berujung pada kerugian negara.

"Fakta bahwa perdagangan jalur darat tidak tercatat secara komprehensif itu yang kemudian membuka ruang yang sangat besar bagi praktik under reporting. Ketidaksesuaian tonase, kemudian hingga potensi kebocoran negara," tegasnya.

Maka itu, untuk menutup celah tersebut, pihaknya mengusulkan pembentukan tim khusus yakni Tim Pengawas Surveyor yang akan bertugas secara paralel untuk memastikan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh surveyor berjalan dengan benar dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Izin pimpinan, kami setuju kalau di Komisi XII nanti dibentuk tim pengawas surveyor. Kalau di Komisi VIII itu ada tim pengawas haji. Nah kira-kira begitulah posisi kita. Supaya kita itu kemudian bisa saling paralel kerja bersama-sama bagaimana pendapatan negara kita itu bisa lebih maksimal," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Ingatkan Soal Pembahasan 3 Undang-Undang Terkait Energi


Most Popular