Dasco Kasih Bocoran Soal UMP 2026: Prabowo Bakal Turun Tangan Langsung
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan kenaikan upah minimum saat ini menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membocorkan sempat bertanya secara langsung kepada Presiden Prabowo terkait sikap pemerintah terhadap tuntutan kenaikan upah yang tengah disuarakan para buruh.
Menurutnya, Presiden memberikan sinyal akan turun langsung menangani persoalan tersebut.
"Presiden bilang begini, soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu," kata Dasco dalam Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dikutip Jumat (5/12/2025).
Dasco menegaskan, Presiden Prabowo memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum pekerja. Ia mengingatkan bahwa dalam sejumlah polemik penetapan upah pada masa sebelumnya, pemerintah dan serikat buruh pada akhirnya tetap bisa menemukan titik temu melalui musyawarah.
"Keberpihakan kepada buruh pasti. Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat, Menaker mintanya sekian, malah bilangnya sekian aja kan gitu," kata Dasco.
Seperti diketahui, pada penetapan UMP 2025 lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Â Yassierli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun Prabowo menetapkan kenaikan lebih tinggi yakni 6,5%. Besar kemungkinan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 berpotensi kembali melibatkan peran langsung presiden, di tengah dinamika tuntutan kenaikan upah yang terus menguat dari kalangan buruh.
Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menilai Dasco bisa menjadi jembatan komunikasi antara buruh dan pemerintah, khususnya dalam isu strategis seperti Upah Minimum Provinsi 2026 yang saat ini tengah diperjuangkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh untuk membahas berbagai persoalan nasional, termasuk isu kesejahteraan pekerja.
"Saya mendengar kabar, ada pertemuan dalam waktu dekat," katanya.
Saat ini terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian besar kalangan buruh. Pertama adalah soal penetapan upah minimum yang dinilai sangat menentukan daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi. Kedua adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang hingga kini belum juga diumumkan secara resmi.
Struktur kelembagaan dan Keputusan Presiden terkait pembentukan dewan tersebut sebenarnya sudah ada. Namun hingga kini masih belum jelas siapa saja yang akan mengisi kepengurusan di dalamnya.
"Tapi belum diumumkan siapa yang mengisi di dewan kesejahteraan buruh nasional," kata Andi Gani.
 Foto: Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) |
[Gambas:Video CNBC]