Pacu Produksi Migas, RI Bakal Saling Pinjam Fasilitas Negara Tetangga

Bogor, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa upaya menggenjot produksi minyak dan gas (migas) nasional tidak dapat dipisahkan dari perbaikan ekosistem bisnis dan pengadaan barang dan jasa.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan kolaborasi lintas negara bisa menjadi salah satu strategi dalam mengejar target produksi migas. Salah satunya kolaborasi terkait penyediaan barang dan jasa di industri migas.

Djoko membeberkan bahwa pihaknya baru saja menerima masukan penting dari otoritas migas Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dimana negara-negara tersebut, ingin duduk bersama untuk merancang mekanisme kolaborasi 5-10 tahun ke depan dalam pemanfaatan fasilitas bersama di wilayah perbatasan.

"Semua berharap duduk bareng untuk kita menyiapkan dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, penyediaan barang dan jasa dan delivery yang tepat," kata Djoko dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas, dikutip Kamis (4/12/2025).

Ia menilai dengan model berbagi fasilitas ini, maka biaya pengadaan diharapkan dapat ditekan. Sehingga akan berdampak pada efisiensi operasi, terutama untuk wilayah kerja yang berdekatan dengan negara lain.

"Sehingga akan menjadi efisien di dalam pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasanya, terutama di daerah-daerah perbatasan kita bisa saling meminjam fasilitas dan menggunakan fasilitas bersama. Dengan jadwal yang disesuaikan di dengan negara-negara sekitar," katanya.

Meski demikian, tanpa adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka rencana ini cukup sulit untuk diimplementasikan.

Setidaknya, terdapat beberapa tantangan utama bagi pencapaian target produksi migas di ekosistem dukungan bisnis. Mulai dari proses perizinan, rantai pasok pengadaan yang belum sepenuhnya terprediktif, kesiapan vendor nasional dan pencapaian TKDN, dinamika sosial masyarakat, aspek keamanan operasi, serta koordinasi lintas lembaga yang belum terintegrasi.

"Di mana beberapa waktu yang lalu masih terjadi hambatan-hambatan gangguan operasi, terutama di Selat Madura. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memonetisasi penemuan-penemuan gas untuk bisa segera diproduksikan atau dimanfaatkan," kata dia.