Raja Juli Ungkap Ada Kerusakan Lingkungan di Balik Banjir Sumatra
Jakarta, CNBC Indonesia - Banjir bandang yang melanda wilayah di 3 provinsi di pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh memicu perdebatan dan jadi sorotan. Terkait apa sebenarnya biang kerok utama di balik banjir bandang disertai tanah longsor dahsyat itu.
Akibatnya, pemerintah pun kini menyelidiki sejumlah perusahaan yang diduga jadi pemicu bertambah parahnya dampak cuaca terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatra tersebut. Meski, dampak Siklon Tropis Senyar yang memicu intensitas hujan yang sangat lebat disebut sebagai penyebab banjir bandang-longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait.
"Pertama, tadi sudah disampaikan Bu Ketua, adanya Siklon Tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Namun, juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA)," beber Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dia pun menjabarkan kondisi deforestasi yang terjadi di hutan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tahun 2025 hingga bulan September, lanjutnya, deforestasi di Indonesia menurun 49.766 hektare (ha) atau 23,01% dibandingkan periode sama tahun 2024. Penurunan juga terjadi di 3 Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Disebutkan, tren deforestasi di 3 provinsi terdampak banjir bandang-tanah longsor ini turun. Di Aceh truun 10,04%, di Sumatra Utara turun 13,98%, dan Sumatra Barat turun 14% dibandingkan tahun 2024.
"Perintah Bapak Presiden kepada saya saat ditunjuk jadi Menteri Kehutanan itu 2, "Kamu Jaga hutan", "Kamu harus berani". Dengan tim yang saya miliki kita terus berusaha jaga hutan lebih baik. Data adalah penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan harus disempurnakan," ujarnya.
"Bukan karena tadi data deforestasi itu turun, bukan berarti cukup mengompensasi apa yang terjadi di masa lalu. Memang ada secara historis secara struktural, jangan diulangi lagi," ucap Raja Juli.
Di sisi lain, Raja Juli mengungkapkan asal usul material kayu yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kata dia, sejak Juli 2025, pihaknya telah melakukan penegakan hukum di 3 provinsi itu, mengungkap penebangan hutan tidak sah, termasuk pembalakan liar dan perambahan hutan. Puluhan batang kayu pun telah diamankan, dan kini kasus-kasus tersebut dalam proses hukum lanjutan.
"Terkait PHAT di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan yang jadi berita beberapa waktu lalu, saya tegaskan, belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUH sejak Juli 2025, karena permintaan Bapak Bupati ketika itu," jelasnya.
"Kementerian Kehutanan berkomitmen melakukan investigasi tuntas mengenai material kayu yang terbawa arus banjir. Kami berharap segera dapat menyelesaikan, jika terdapat tindakan pidana, kami akan segera proses penindakan hukum setegas-tegasnya," ucap Raja Juli.
Raja Juli berjanji akan membuka hasil penyelidikan secara transparan penuh.
Cabut Izin Perusahaan
Selanjutnya, kata dia, Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Kemnehut) sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi atas bencana banjir bandang-tanah longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran 12 lokasi subjek hukum 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum atas 12 subjek hukum tersebut akan dilakukan. Gakkum kami sedang dilaporkan, kami akan laporkan kepada Komisi IV DPR dan publik, hasil lebih kurang dari 12 subjek hukum ini," kata Raja Juli.
Sebagai tindak lanjut, tambahnya, setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH sleuas 526.144 hektare (ha), Kementerian Kehuatanan, atas persetujuan Presiden, akan mencabut sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk seluas skeitar 750.000 hektare se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi Sumatra terdampak banjir.
 Foto: Paparan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait Data deforestasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)Paparan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait Data deforestasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI) |
Titiek Soeharto Tunjuk Ulah Manusia
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jakarta, Kamis (4/12/2025) mengatakan, bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di pekan akhir bulan November 2025 lalu bukan lagi hanya masalah anomali cuaca.
"Bencana hidrometerologi di ujung Barat Indonesia ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Hujan deras akibat badai Siklon Tropis Senyar memang faktor alam, namun ketidakmampuan tanah menanah air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia," kata Titek.
"Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi. Sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan," tukasnya.
Titiek menambahkan, ketiga provinsi tersebut, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dihubungkan oleh satu tulang punggung ekologis yang sama. Yaitu, Pegunungan Bukit Barisan.
"Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menara air kita di hulu. Karena itu, kami ingin minta penjelasan Menteri Kehutanan perihal peta kondisi daerah aliran sungai yang terjadi bencana banjir-longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh," katanya.
"Data tutupan lahan di setiap daerah aliran sungai, data kerusakan hutan di tiap daerah aliran sungai, program rencanan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai tersebut, berapa anggaran APBN dan nonAPBN yang tersedia untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, dan program rehabilitas hutan dan lahan di seluruh Indonesia tahun anggaran 2026," sambungnya.
Titiek menegaskan, warga terdampak korban bencana banjir-bandang mulai dari Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat tidak hanya membutuhkan bantuan sembako pascabencana.
"Mereka butuh jaminan bahwa hutan di atas rumah mereka tidak gundul dan membahayakan nyawa mereka," tukas Titiek.
Titiek menegaskan, siapa pun yang merusak dan tanah Indonesia harus ditindak tegas secara hukum. Dia pun menyatakan dukungan kepada Menhut Raja Juli dan meminta tidak perlu takut karena Komisi IV DPR RI akan terus mendukungnya.
 Foto: Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI) |
[Gambas:Video CNBC]