MARKET DATA

Dewan Kesejahteraan Buruh Belum Juga Diumumkan Prabowo, Kenapa?

Ferry Sandi,  CNBC Indonesia
03 December 2025 19:25
Ratusan massa buruh dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, hingga Jawa Timur yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan longmarch di Jakarta, Kamis (14/9/2023). (CNBC Inconesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ratusan massa buruh dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, hingga Jawa Timur yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan longmarch di Jakarta, Kamis (14/9/2023). (CNBC Inconesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ternyata belum juga rampung. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa proses finalisasi struktur lembaga baru itu masih berjalan, terutama terkait siapa yang akan memimpin dan duduk sebagai unsur utama di dalamnya.

Ia menilai bahwa keterlambatan ini tidak lepas dari kompleksitas perumusan lembaga yang nantinya akan memiliki kewenangan besar. Menurutnya, Dewan Kesejahteraan Buruh tidak akan bersifat simbolis, sehingga penentuan sosok di puncak kepemimpinan harus dilakukan dengan kehati-hatian penuh.

"DKBN harusnya sudah diumumkan dua minggu lalu. Kami memang masih berproses pada siapa yang memimpin Dewan Kesejahteraan Buruh, karena Dewan Kesejahteraan Buruh akan berisi Pimpinan buruh. Dan bukan bersifat adhoc," ungkapnya usai Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025)

Andi menjelaskan bahwa posisi Dewan Kesejahteraan Buruh dirancang hampir setingkat kementerian, sehingga wajar jika pemerintah ingin memastikan komposisi yang tepat. Pembentukan lembaga ini akan memberi buruh ruang lebih besar dalam penentuan arah kebijakan, tidak sekadar menjadi peserta yang hanya memberi masukan.

"Dewan Kesejahteraan Buruh itu yang dikaji pemerintah, hampir setingkat Kementerian. Jadi mempunyai daya, mempunyai kuasa untuk menetapkan suatu kebijakan. Tidak hanya menjadi lembaga-lembaga yang tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Dan itu kami mendukung langkah Pak Prabowo untuk Dewan Kesejahteraan Buruh itu mempunyai struktur yang jelas," kata Andi.

Adapun kerangka hukum pembentukan lembaga tersebut sebenarnya sudah selesai. Andi mengatakan Keputusan Presiden untuk struktur organisasi telah disiapkan, namun pengumuman resminya hingga kini belum dilakukan.

"Kepres mengenai strukturnya sudah ada. Tapi saya tidak dapat mendahului Presiden, strukturnya sudah ada, Kepres-nya sudah disiapkan. Hanya pengumumannya, mudah-mudahan, saya merasa sih sebelum akhir tahun sudah pasti diumumkan. Karena kan ini janji Presiden," tegasnya.

Beberapa posisi kunci bahkan sudah ditetapkan Presiden. Namun, publik belum dapat mengetahuinya karena pengumuman resmi masih menunggu waktu. Ia menyebut proses internal pemerintah sebagai alasan keterlambatan.

"Siapa orang-orangnya? Jujur saya sudah tahu. Tapi saya tidak mau mendahului Pemerintah ataupun Pak Presiden Prabowo. Nanti ada Komite Eksekutif, contohnya. Lalu ada lagi Deputi-Deputi di situ untuk mengurus, membantu para Komite Eksekutif yang duduk di Board Executive. Ini untuk merumuskan kebijakan," tuturnya.

Ia membocorkan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh tidak akan hanya diisi pimpinan serikat. Akan ada unsur akademisi yang dinilai memiliki kepedulian terhadap isu perburuhan, sehingga lembaga ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif.

"Lalu yang duduk siapa saja? Ada Pimpinan Buruh satu, ada Akademisi yang mempunyai kepedulian terhadap buruh. Jadi tidak hanya Pimpinan Buruh yang masuk di Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ujarnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dukung Pekerja, Prabowo Bentuk Dewan Setingkat Menteri


Most Popular