Bos Danantara Ketemu Purbaya Pagi-Pagi, Ini Isi Pertemuannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu pagi (3/12/2025). Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Rosan sampai di Gedung Djuanda pada pukul 09.52 WIB.

Rosan menjelaskan pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas terkait penyelesaian pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) dengan China

"Kita bersama-sama untuk penyelesaian KCIC Whoosh, kita diskusikan, karena kita kan di dalamnya harus sama, kemudian baru kita bicara keluarnya, timetable juga sudah tentukan, dan juga hal-hal lain yang memang kita diskusikan," ujar Rosan kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (3/12/2025).

Terkait opsi-opsi ini pembayaran utang KCIC, Rosan menegaskan rincian lebih lanjut masih didetailkan. Adapun seluruh langkah yang ditempuh akan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita akan detailkan lagi, tapi semua yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, yang diberikan kepada kami berdua, tapi kita lebih bicara lagi details-nya, supaya nanti implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, itu aja," ujarnya.

Tak hanya itu, dalam pertemuan dirinya juga membahas terkait pengembangan Danantara dari segi fiskal dan perpajakan.

"Juga hal-hal lain yang memang kita diskusikan, bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakan seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya Rosan membeberkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC). Rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Diketahui KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya. Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Biasanya dengan adanya subsidi ini maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.

"Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).

Rosan mengatakan rencana ini masih dimatangkan. Namun menurutnya dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

"Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya," kata Rosan.