RI Masih Impor Beras 364 Ribu Ton Senilai Rp2,97 T-Kementan Buka Suara
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, beras impor yang masuk sampai saat ini bukanlah beras medium. Ditambahkan, posisi ketersediaan beras medium di dalam negeri saat ini aman dan surplus.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya impor beras pada Oktober 2025 sebesar 40,7 ribu ton.
Dan, secara kumulatif Januari-Oktober 2025 tercatat impor beras mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta atau setara Rp2,97 triliun (dengan kurs Rp16.650 per penutupan perdagangan hari ini, Selasa, 1 Desember 2025 menurut Refinitiv). Seluruhnya merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.
"Tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia. Seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton menurut data Badan Pusat Statistik. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium, sehingga pasokan nasional aman dan stabil," katanya dalam keterangan resmi.
"Seluruh pemasukan beras pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan bahwa hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk," tambahnya menegaskan,.
Ia merinci, jenis beras impor yang masuk adalah beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri; beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes; serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.
Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.
"Yang perlu dipahami publik: tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," cetusnya.
"Pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani. Segmen industri harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas," tukas Arief.
Terpisah, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta hari ini, Senin (1/12/2025), Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartin menyampaikan, impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, sedangkan kumulatif Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$ 178,5 juta. Seluruhnya, kutip Arief, merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.
"Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,' sebutnya.
Beras Deflasi, Tapi Siap-Siap di Desember
Dalam kesempatan itu,Pudji juga mengungkapkan, beras mengalami deflasi. Tercatat, beras mengalami deflasi 0,59% secara bulanan.Â
Dijelaskan, deflasi tersebut dipicu oleh meningkatnya ketersediaan beras selama musim panen, penyesuaian harga antar kualitas, serta dampak penyaluran beras SPHP di berbagai pasar.
"Karena meningkatnya ketersediaan beras musim panen, penyesuaian harga beras di kualitas, imbas dari penyaluran beras SPHP di pasar pasar," kata Pudji.
Di sisi lain, dia mengingatkan ada kecenderungan beras mengalami inflasi pada Desember. Namun untuk Desember 2025 akan diketahui pada rilis Januari 2026.
Menurut pemaparan Pudji, berdasarkan wilayah, BPS mencatat deflasi beras terjadi di 28 provinsi, inflasi di 8 provinsi, dan stabil di 2 provinsi.
 Foto: Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).(Dok. Istimewa)Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).(Dok. Istimewa) |
[Gambas:Video CNBC]