Rumah Rusak Banjir Sumatra Akan Diganti Pemerintah, Ini Skemanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti rumah yang rusak akibat bencana banjir yang melanda Sumatera.

"Rumahnya ada beberapa skema. Ini arahan presiden untuk tidak ada kalo namanya untuk rakyat semuanya harus diprioritaskan," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam konferensi persnya, Sabtu, (29/11/2025).

Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa skema perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan. Untuk kategori rusak ringan, bantuan diberikan sebesar Rp15 juta, sementara rusak sedang diganti Rp30 juta.

Adapun untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangunkan unit rumah baru sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa skema ini dirancang agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam proses pemulihan.

Selama masa tanggap darurat, masyarakat yang mengungsi akan ditampung dalam fasilitas sementara dengan dukungan penuh logistik. Mereka akan memperoleh makanan, layanan trauma healing, serta bantuan kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

"Di tempat pengungsian mereka berkumpul jadi satu makan minum dikasih, tapi paling kuatnya seminggu, dua minggu kan tidak mungkin. Walau ada makanan, trauma healing dan pelayanan kesehatan dari Kemenkes, tapi tetap saja itu diberikan pilihan mereka bisa keluar dari ttitik pengungisan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan agar masyarakat bisa menyewa tempat tinggal sementara.

Jika terdapat warga yang tidak memiliki sanak saudara maupun tempat untuk mengontrak, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara. Hunian ini dibangun dalam bentuk rumah layak yang dapat dihuni dalam jangka panjang hingga situasi kembali normal.

Setelah masa hunian sementara berakhir dan kondisi daerah kembali pulih, pemerintah daerah akan melakukan pendataan warga yang ingin direlokasi. Skema relokasi dapat dilakukan secara mandiri, misalnya dekat kampung halaman di atas tanah yang dimiliki warga, atau relokasi terpusat yang disiapkan pemerintah.

Data terkini per Sabtu 29 November 2025 dari BNPB menyebut korban di wilayah Sumut telah mencapai 166 jiwa atau bertambah 66 jiwa dari data Jumat (28/11/2025) kemarin sebanyak 116 korban meninggal. Sementara itu 143 orang masih dalam pencarian per sore ini, dengan lebih dari 5.000 KK melakukan pengungsian.

Adapun kabupaten kota di Sumut yang terdampak banjir yakni Tapanuli Utara, Tapanuli tengah, Sibolga, Humbahas, Kota Padang Sidempuan, Pakpak Bharat dan Mandailing Natal. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang paling parah.

Selanjutnya, untuk Aceh, ada 47 korban meninggal, 51 hilang dan 8 luka-luka. Pengungsi di seluruh Aceh ada 48.887 KK. BNPB mengatakan masih banyak wilayah yang belum bisa diakses, sehingga data ini akan terus diperbarui.

Sementara itu untuk wilayah Sumatra Barat dari semula 16 wilayah terdampak, kini tersisa 6 kabupaten dan kota. Hal ini dikarenakan wilayah lain telah cenderung pulih dengan kondisi cuaca cerah.

Wilayah yang masih dalam penanganan adalah Agam, Padang Pariaman, Solok, Kota padang, Tanah Datar dan Padang Panjang.

Sumatra Barat menjadi wilayah paling parah kedua dari sisi korban jiwa. Tercatat jumlah korban jiwa telah mencapai 90 orang meninggal, 85 hilang dan 10 luka-luka.