Darurat Sawah di Bali, Amran Ngaku Akan Empat Mata dengan Nusron Wahid

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menyatakan sudah menjalin komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengenai isu alih fungsi lahan sawah produktif di Bali.

Hal itu disampaikan merespons pertanyaan soal laporan Nusron yang menilai tingkat alih fungsi lahan di Bali kini sudah dalam kategori mengkhawatirkan. Amran menegaskan, dirinya langsung melakukan koordinasi dengan Nusron.

"Aku sudah koordinasi. Ada strategi dari saya. Tenang aja," kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ketika ditanya mengenai strategi yang dimaksud, Amran memilih irit bicara. "Jangan dululah," ujarnya singkat.

Ia juga menegaskan, komunikasi dengan Nusron telah dilakukan, dan dalam waktu akan segera melakukan pertemuan.

"Sudah aku komunikasi. Aku mau ketemu beliau," kata Amran.

Namun ketika ditanya lebih lanjut soal waktu pertemuan, Amran enggan merinci lebih jauh.

Foto: Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali, di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (26/11/2025). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, mandat GTRA Bali kini semakin krusial, menyusul tingginya alih fungsi lahan sawah produktif di wilayah tersebut. (Dok. Kementerian ATR/ BPN) Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali, di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (26/11/2025). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, mandat GTRA Bali kini semakin krusial, menyusul tingginya alih fungsi lahan sawah produktif di wilayah tersebut. (Dok. Kementerian ATR/ BPN)

Petaka Pangan Ancam Bali

Terpisah, isu alih fungsi lahan sawah produktif di Bali menguat setelah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti besarnya konversi lahan pertanian dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Bali pada 26 November 2025 lalu. Ia menekankan, GTRA memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan kemiskinan.

"Tugas GTRA ini necessary dan urgent. Harus kita kontrol betul alih fungsi lahan sawah," tegas Nusron dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan, Reforma Agraria merupakan instrumen strategis untuk membangun ekonomi inklusif.

"Tidak ada pengentasan kemiskinan lain kecuali berbasis kepada tanah," katanya.

Berdasarkan data nasional, alih fungsi lahan sawah di Bali tergolong tinggi sehingga pengendalian harus ditegakkan sesuai amanat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam UU 41/2009. LP2B adalah lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, bahkan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kecuali ada penggantian lahan minimal tiga kali lipat.

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam laporannya juga mengakui kondisi tersebut.

"Yang banyak sekali adalah terjadi alih fungsi lahan produktif yang sangat tinggi, sekitar 600-700 hektare per tahun. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kami di Bali," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali kini menyiapkan Peraturan Daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif, yang sudah dirancang sejak enam bulan lalu dan segera diajukan ke DPRD. Kebijakan ini diambil karena surplus beras Bali terus menurun dan dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan jangka panjang.

"Kalau ini dibiarkan terus, mungkin tidak sampai 100 tahun Bali akan menghadapi kesulitan pangan," kata Koster.

Sembari menunggu perda rampung, Pemprov Bali juga akan mengeluarkan instruksi untuk menghentikan penerbitan izin hotel, restoran, dan toko modern yang memanfaatkan lahan produktif. Kebijakan cut-off ini sejalan dengan arahan Nusron untuk memperketat perubahan fungsi ruang demi keberlanjutan pangan dan tata ruang Bali.

Foto: Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (28/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (28/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)