Tentara Jaga Kilang & Terminal BBM Pertamina, Bahlil: Gak Ada Masalah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai instruksi terbaru dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang meminta TNI ikut menjaga kilang dan terminal bahan bakar (BBM) milik PT Pertamina (Persero).

Anggota TNI yang ikut mengamankan fasilitas BBM itu dinilai wajar dan penting.

"Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara," kata Bahlil, di Kompleks Istana Negara, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya hal itu bisa dilakukan untuk mengantisipasi jika ada ancaman sabotase. Namun dia memastikan bahwa sampai saat ini belum ada ancaman yang pasti terhadap kilang di Pertamina.

"Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting," kata Bahlil.

"Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan menjaga kilang-kilang milik PT Pertamina (Persero). Penjagaan tersebut akan dimulai bulan depan.

Hal itu disampaikan Sjafrie selepas mengikuti rapat kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Mulanya Sjafrie membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah tanah air.

"Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan maksud dari penjagaan kilang Pertamina itu. Sjafrie mengatakan penempatan prajurit di sana termasuk pengamanan instalasi strategis.

"Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu," kata Sjafrie.

Ia menyebut pengamanan itu dimulai pada bulan Desember melibatkan Angkatan Darat yang dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik," ujar Sjafrie.