Kantor Zulhas Ungkap Fakta Baru 250 Ton Beras Impor Masuk Sabang

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah heboh sorotan 250 beras impor yang masuk ke Sabang, Aceh, Kementerian Koordinator bidang Pangan menegaskan, tidak pernah memberi izin impor atas beras tersebut. 

"Tidak pernah memberikan izin atas masuknya 250 ton beras impor ke Sabang (Aceh)," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam keterangannya, diterima CNBC Indonesia, Rabu (26/11/2025). 

"Rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan bahwa total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton. Jumlah dimaksud mencukupi kebutuhan Aceh sampai dengan awal tahun 2026, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras," tambahnya.

Tatang mengungkapkan, ⁠dalam rapat koordinasi teknis tanggal 14 November 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tidak menyetujui impor beras tersebut.

"Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang," ujar Tatang.

Seperti diketahui, pada hari Minggu (24/11/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras impor asal Thailand yang masuk ke Sabang, Aceh. Bersama aparat penegak hukum, pemerintah secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.

Amran menjelaskan laporan diterima pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan penelusuran, dia pun segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi. Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar.

Terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengaku pihaknya tidak akan mengizinkan impor beras masuk ke Indonesia secara ilegal. Oleh karena itu, pihaknya langsung ketika melakukan penyegelan terhadap temuan beras tersebut.

"Impor beras ilegal yang pasti kita nggak mengizinkan. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel," kata Djaka kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).

"Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang-nya itu mengizinkan. Kita menjaga di ujungnya jangan sampai itu merembes ke masyarakat. Ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang. Kemarin itu disegel sama polisi," ungkap Djaka.