Amran Tiba-Tiba Sebut RI Jadi Biang Kerok Harga Beras Dunia Ambrol
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman mengungkap dugaan motif di balik penyelundupan beras impor ilegal yang ditemukan di Batam pada Senin, 24 November 2025 malam. Menurutnya, aksi tersebut didorong oleh selisih harga yang kini jauh lebih murah di luar negeri akibat turunnya harga beras global.
"Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia.. jadi ada sebab akibat," kata Amran saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya menunjukkan harga beras impor yang masuk ke Batam berada di kisaran Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram (kg). Harga tersebut di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di dalam negeri, khususnya harga di Kepulauan Riau (Kepri), yakni untuk jenis premium Rp15.400 per kg, beras medium Rp14.000 per kg, dan beras SPHP Rp13.100 per kg.
"Itu laporan aku terima malam itu, harganya Rp5.700 per kg, Rp6.000 per kg berasnya," ujarnya.
Menurut Amran, turunnya harga beras global terjadi karena Indonesia tidak lagi melakukan impor besar seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Harga turun di negara lain, karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton. 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu?" ucap dia.
Ia mencatat harga beras global telah anjlok signifikan. "Dari harga dunia Rp650 per ton, hari ini sekarang Rp340 per ton. Kenapa? Kita tidak impor, dan sekarang menuju panen lagi," kata Amran.
Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk besar, Amran menilai pasar dalam negeri menjadi incaran bagi pelaku penyelundupan.
 Foto: Kondisi Pasar Beras Induk Cipinang terkini, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)Kondisi Pasar Beras Induk Cipinang terkini, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi) |
"Pasti rendah kan (harganya)? Rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah (terbanyak) nomor 4 dunia, 286 juta," tuturnya.
Amran menyebut pemerintah tidak hanya menindak penyelundupan, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang untuk memperkuat produksi beras nasional. Salah satunya melalui perluasan lahan sawah di daerah.
"Nah kami juga dengan Pak Gubernur Aceh sudah diskusi, bahkan kita anggarkan untuk Aceh cetak sawah, irigasi dan selanjutnya itu hampir Rp200 miliar tahun 2025, tepatnya Rp189 miliar," kata dia.
Ia memastikan rencana tersebut akan terus diperbesar.
"Tahun depan kemungkinan dua kali lipat. Kami akan cetak sawah lagi. Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen," tegasnya.
Amran menegaskan, impor bukan pilihan utama pemerintah meski secara regulasi bisa dilakukan. Ia menilai keputusan impor sangat sensitif karena terkait nasib jutaan petani.
"Nah kalau, katakanlah saya ini, mau memproses kan bisa, sesuai regulasi juga kan, saya dengan Mendag (Menteri Perdagangan) selesai, bisa impor. Tapi ini sensitif, karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Belum gula, kemudian petani sawit. Nah ini secara psikologi kita lindungi," pungkasnya.
(wur)[Gambas:Video CNBC]