Detik-Detik Kapal di Batam Tertangkap Bawa 40 Ton Beras Impor Ilegal
Pemerintah menindak penyelundupan pangan di Batam, mengamankan 40,4 ton beras dan komoditas ilegal lain.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik penyelundupan pangan impor. Pernyataan ini disampaikan setelah aparat mengamankan muatan ilegal dari tiga kapal di Pelabuhan Sungkuang, Batam, pada Senin (24/11/2025) malam. Dari operasi tersebut, ditemukan 40,4 ton beras serta sejumlah komoditas lain yang diduga masuk melalui jalur tidak resmi. (Dok. Kementan)
Tiga kapal yang diamankan masing-masing adalah KM Permata Pembangunan, KM Sampurna 03, dan KM Rizky. Amran mengatakan laporan mengenai penyelundupan itu diterima sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah memastikan bahwa seluruh barang dalam kapal tidak memiliki izin, ia segera mengoordinasikan tindakan lintas institusi bersama Pangdam Kepri, Kapolda, Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, dan Dandim setempat untuk menghentikan pergerakan barang ilegal tersebut. (Dok. Kementan)
Selain 40,4 ton beras, aparat juga menyita berbagai barang selundupan lain seperti 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, dan 30 dus produk makanan beku. Temuan ini memperkuat dugaan adanya jalur penyelundupan terorganisir melalui “jalur tikus” yang kerap dimanfaatkan untuk memasukkan pangan impor tanpa izin. (Dok. Kementan)
Amran menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya pada jumlah barang selundupan, melainkan dampaknya terhadap semangat 115 juta petani Indonesia yang tengah digencarkan untuk meningkatkan produksi. Ia menekankan bahwa praktik ilegal sekecil apa pun dapat menggangu ekosistem pangan nasional, terlebih ketika pemerintah sedang menjalankan berbagai kebijakan deregulasi, penurunan harga pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat target swasembada pangan. (Dok. Kementan)
Menurut Amran, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan Indonesia mencapai swasembada pada tahun 2025 dan menghentikan impor pangan. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan pangan di tengah maraknya upaya penyelundupan, termasuk kasus ironis masuknya minyak goreng ilegal di negara yang merupakan produsen sawit terbesar dunia. “Kita jaga republik ini bersama,” tegas Amran. (Dok. Kementan)
