Maruarar Mau Luncurkan Apartemen Subsidi, Ini Respons Bos Pengembang

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mengembangkan hunian vertikal berskema subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengembang menilai inisiatif ini bisa menjadi jalan keluar dari dua persoalan sekaligus yakni kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau serta melimpahnya stok apartemen yang belum terserap pasar.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai proses menuju realisasi disebut tidak sederhana, terutama karena menyangkut struktur harga yang berbeda dari desain awal proyek. Padahal pengembang sebenarnya memiliki stok yang berpotensi dialihkan untuk program MBR, tetapi penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Menurutnya, pasar dan suplai sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah dan pengembang menyamakan langkah agar program ini benar-benar berjalan. Joko menjelaskan bahwa situasi ini bisa menjadi momentum untuk mengoptimalkan unit yang selama ini tidak terserap.

"Pengembang banyak punya stok yang belum terjual. Ini meeting point-nya kan di sana, bahwa ada kebutuhan yang bisa didorong untuk MBR, kemudian banyak pengembang yang punya stok," kata Joko kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/11/2025).

Meski begitu, ada masalah utama yang belum menemukan titik temu, yaitu struktur harga per meter persegi. Banyak proyek apartemen high-rise yang saat ini belum berjalan merupakan produk lama yang tidak dirancang untuk skema subsidi. Karena itu, diperlukan kalkulasi ulang agar harga lebih cocok untuk daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tanpa membuat pengembang merugi.

"Yang belum ada titik temu adalah nilainya per meternya. Nah, stok high-rise yang belum berjalan ini kan dulunya tidak didesain untuk MBR, sehingga Perlu penyesuaian di situlah," ujarnya.

Perdebatan mengenai harga ideal terus berkembang di antara para pemangku kepentingan. Ada yang menilai angka wajar berada di kisaran Rp6 juta per meter persegi, sementara lainnya menyebut Rp8 juta sebagai batas yang lebih realistis. Joko menilai bahwa agar program ini bergerak cepat, diperlukan lembaga independen yang bisa menghitung nilai objektif sehingga semua pihak memiliki acuan yang sama.

"Ada yang mengatakan per meternya Rp6 juta, ada yang mengatakan Rp8 juta. Mestinya diambil posisi, misalkan ada Sucofindo, misalkan ini, yang bisa menghitung sehingga apa? Akan ada titik temu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif terkait penyediaan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun di sejumlah kota besar.

"Ibu Dirjen (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati) sudah melakukan suatu koordinasi yang ketat untuk di 5 kota, Untuk rumah subsidi yang di rusun. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi alternatif terutama di perkotaan. Karena di kota kan tanahnya mahal. Kalau dia tapak susah karena mahal kan ya. Kemudian juga cukup banyak rakyat yang pengennya rumahnya di kota. Karena dia nggak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya. Nah itu juga kita mesti menjawab itu," ujar Maruarar awal pekan ini.