250 Ton Beras Ilegal Masuk Aceh, Titiek Soeharto Perintahkan Amran Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menindak tegas pelaku impor beras ilegal di Sabang, Aceh, di mana hal ini sangat bertentangan dengan program Presiden Prabowo Subianto yakni Swasembada Pangan.

Titiek meminta kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menindak secara hukum pelaku impor beras dari Thailand ke Sabang Aceh.

"Kami tadi menanyakan juga ke Pak Menteri (Amran) bagaimana mengenai 250 ton impor beras dari Thailand. Ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa tidak ada lagi impor beras, karena kita sudah swasembada beras," kata Titiek saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI setelah rapat kerja (raker) Bersama Kementan, Senin (24/11/2025).

"Jadi, siapapun itu yang mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum ya Pak. Jadi jangan macam-macam," lanjutnya.

Terkait dengan beras yang sudah terlanjur masuk, Titiek memberikan peran sepenuhnya kepada pemerintah dan meminta beras tersebut untuk tidak dijual kepada masyarakat.

"Kalau sudah masuk sampai di sini, ya masuk ke daerah lah, itu ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang penting jangan sampai dijual di sini ya," tegasnya.

Sebelumnya pada Minggu (24/11/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh. Bersama aparat penegak hukum, pemerintah secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.

Amran menjelaskan laporan diterima pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan penelusuran, dia pun segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi. Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar.

"Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar," kata Amran, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan penyegelan disertai instruksi untuk menelusuri pihak yang terlibat dalam pemasukan beras ilegal tersebut.

"Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," ujarnya.

Amran juga mengungkapkan hal ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor yang dilakukan tanpa dasar persetujuan pemerintah.

"Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan," kata Amran.

Mentan menekankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.

"Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak," tegasnya.

Selain penyegelan di Sabang, Amran menerima laporan awal terkait dugaan pemasukan beras di lokasi lain.

"Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan," ungkapnya.