Jakarta Juara SDGs 2025: Bukti Pemprov DKI Jaga Ketahanan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan secara inklusif bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan penerima subsidi. Konsistensi menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat ini mengantarkan Jakarta meraih predikat "Terbaik Pertama" dalam ajang Indonesia's SDGs Action Awards 2025, sebuah penghargaan nasional atas percepatan capaian pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan diberikan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (19/11). Jakarta berhasil mengungguli Sulawesi Selatan dan DIY Yogyakarta dalam kategori Pemerintah Daerah Provinsi. Capaian ini menegaskan efektivitas berbagai program strategis Pemprov dalam memperluas akses gizi, memastikan ketahanan pangan, serta mendorong kualitas hidup masyarakat secara merata.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran, mitra pembangunan, dan masyarakat yang terlibat dalam upaya kolaboratif tersebut.

"Penghargaan ini merupakan wujud kerja kolaboratif seluruh pihak. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta," ujar Rano.

Ketahanan Pangan Jadi Kunci Jakarta Sabet Penghargaan

Salah satu program paling berdampak dan menjadi penilaian penting adalah Pangan Murah Bersubsidi, yang telah berjalan sejak 2017. Program ini terbukti meringankan pengeluaran pangan kelompok rentan yang, menurut data Susenas BPS 2024, masih mengalokasikan 30-45% pendapatannya untuk kebutuhan pangan.

Melalui Pergub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan di kisaran Rp126.000, atau 40-50% lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kebijakan ini sekaligus menjadi strategi Pemprov untuk memperkuat ketahanan gizi dan menekan angka stunting serta malnutrisi.

Hingga 2025, total 992.497 penerima manfaat tercatat menerima bantuan pangan bersubsidi, didominasi oleh penerima KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, hingga kader PKK. Data penerima dikelola bersama DKPKP dan Bank Jakarta untuk memastikan ketepatan sasaran.

Program pangan bersubsidi ini juga terintegrasi dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Integrasi tersebut membentuk ekosistem perlindungan gizi dari sekolah hingga keluarga, sehingga dampak program lebih menyeluruh.

Program Terus Berlanjut

Pemprov DKI juga memastikan program pangan bersubsidi tidak hanya berlanjut, tetapi juga tetap aman dari pemangkasan anggaran pada 2026. Bahkan, ruang penambahan anggaran (top up) disiapkan melalui mekanisme pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau Anggaran Perubahan tahun berjalan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Hasudungan Sidabalok, menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan bersubsidi - mulai dari beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, hingga susu UHT - tetap tersedia di gerai resmi hingga akhir tahun.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Distribusi pangan bersubsidi tetap berjalan lancar dan tidak ada pengurangan anggaran untuk 2026," kata Hasudungan.

Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari beragam kategori, termasuk pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, penghuni rusun, pekerja berpenghasilan rendah, guru honorer, tenaga kependidikan, serta tenaga PJLP.

77 Indikator SDGs Sudah Terpenuhi

Untuk memperkuat tata kelola SDGs, Pemprov membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin langsung Gubernur Pramono Anung dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Hingga 2024, Jakarta tercatat telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs, terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan.

Dengan sejumlah capaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan ambisinya untuk terus mengakselerasi pembangunan inklusif dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.